Page 3 - MAJALAH 83

PESAN PIMPINAN

keinginan untuk menyelenggarakan Demokrasi Pancasila, yang menurut membayangkan akan adanya sebuah
hak-hak politik itu secara efektif. Un- hemat saya telah terbukti sebagai negara Indonesia, yang dalam segala
tuk itu, timbul pula gagasan, bahwa common platform ideologis negara- segi amat majemuk tanpa dikaitkan
cara yang terbaik untuk membatasi bangsa Indonesia yang paling tepat dengan Pancasila. Nasionalisme Indo-
kekuasaan pemerintah ialah dengan (feasible), sehingga cocok bagi ke- nesia adalah suatu semangat, suatu
suatu konstitusi, apakah ia berupa hidupan bangsa hari ini dan di masa tekad, dan suatu program aksi politik,
naskah (written constitution) atau ti- datang. Sampai saat ini saya belum suatu das Sollen.
dak berupa naskah (unwritten consti- melihat alternatif common platform Pancasila sesungguhnya adalah
tution). ideologis lain, yang tidak hanya dapat suatu faham yang berpendirian bah-
Konstitusi, menjamin hak-hak diterima (acceptable) bagi bangsa, wa semua orang yang berkeinginan
politik dan menjalankan pemba- tetapi juga cocok (viable) dalam per- membentuk masa depan bersama di
gian kekuasaan negara, sehingga jalanan negara-bangsa Indonesia. bawah lindungan suatu negara, tanpa
kekuasaan eksekutif diimbangi oleh Dengan posisi Pancasila yang demiki- membedakan suku, ras, agama atau-
kekuasaan parlemen dan lembaga- an krusial, saya melihat urgensi yang pun golongan, adalah suatu bangsa.
lembaga hukum. Gagasan ini dina- mendesak untuk melakukan revita- Seperti dikatakan Benedict Anderson,
makan konstitusionalisme, sedangkan lisasi terhadap nilai-nilai Pancasila. nation adalah suatu imagined commu-
negara yang menganut gagasan ini Terdapat tiga hal yang diwariskan nity, sehingga kita harus memandang
dinamakan Constitutional State atau oleh para pendiri bangsa Indonesia, Pancasila bukan hanya merupakan
Rechtsstaat, dan konsep demokrasi yaitu negara yang dibentuk sebagai ideologi negara, melainkan vision
yang dituangkan ke dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, of state, yang dimaksudkan untuk
tersebut disebut sebagai demokrasi falsafah dan landasan ideologi bangsa memberi andasan filosofis bersama
konstitusional. Istilah “negara hukum” yaitu Pancasila, dan Konstitusi Negara (common philosophycal ground) se-
yang kita kenal sekarang, atau dike- yang dijabarkan dalam Undang-un- buah masyarakat plural yang mod-
2
nal luas dengan Rechsstaat (Eropa dang Dasar 1945. ern, yaitu Masyarakat Indonesia.
Kontinental) dan Rule of Law (Anglo Pancasila, yang sejak tahun 1945 Namun demikian, perlu tetap
Saxon), merupakan suatu penamaan telah dinyatakan sebagai dasar negara diakui, bahwa sebagai landasan ber-
yang diberikan oleh para ahli hukum Republik Indonesia, mungkin memang masyarakat, setiap manusia Indone-
pada permulaan abad ke-20 terhadap masih memerlukan pendalaman dan sia mempunyai kedudukan hak dan
gagasan konstitusionalisme. penjabaran konseptual agar dapat kewajiban yang sama, baik sebagai
Jika kita kembali pada konteks menjadi sebuah paradigma yang warga negara ataupun sebagai warga
kebudayaan Indonesia, maka de- handal. Pendalaman dan penjabaran masyarakat, serta tidak boleh memak-
mokrasi yang dikembangkan adalah ini amat urgen, karena amat sukar sakan kehendak kepada orang lain.
Dewasa ini, penyaluran aspirasi
politik masyarakat telah dapat diako-
modasikan dalam sistem multipartai.
Pada satu sisi, hal ini dapat mencer-
minkan perwujudan demokrasi, akan
tetapi pada sisi lain dapat mengarah
pada pelanggaran terhadap nilai-nilai
Pancasila. Hal tersebut pada akhirnya
dapat diselewengkan dengan pem-
bentukan kekuatan-kekuatan dengan
memobilisasi kekuatan berdasarkan
asas masing-masing. Hal ini dapat
bermuara pada berkembangnya pri-
mordialisme sempit berdasarkan
agama, etnis ataupun ras dan aspek
kedaerahan lainnya.

Mewujudkan Masyarakat
Madani di Indonesia
Terbentuknya masyarakat mada-

2 Benedict Anderson, Imagined Communities:
Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Re-
vised Edition ed. London and New York: Verso, 1991.

| PARLEMENTARIA | Edisi 83 TH. XLII, 2011 |
ARIA |
TH. XLII, 201 |
|
| PARLEMENTARIA | Edisi 83 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 83 TH. XLII, 2011 |
Edisi 83

1
ARLEMENT
P