Page 8 - MAJALAH 83

residen Republik Indonesia
melalui Surat Nomor R-100/
PPres/12/2010 pada tanggal 16
Desember 2010 telah menyampaikan
kepada DPR RI Rancangan Undang-
Undang tentang Perubahan atas Un-
dang-Undang Nomor 17 Tahun 2008
tentang Pelayaran.
Presiden menugaskan Menteri
Perhubungan, Menteri Hukum dan Raker Komisi V DPR dengan Menteri Perhubungan, Perwakilan Menteri ESDM dan Perwakilan
HAM, serta Menteri Energi dan Sum- Menteri Huklum dan HAM
ber Daya Mineral baik secara sendiri- rapkan azas cabotage secara kon- dapat sepenuhnya melakukan ang-
sendiri maupun bersama-sama me- sekuen yang harus didukung oleh kutan barang dan orang dari dan ke
wakili Pemerintah dalam pembahasan semua sektor baik Gubernur, Bupati pelabuhan-pelabuhan negara yang
Rancangan Undang-Undang tersebut dan Walikota di seluruh Indonesia. bersangkutan sesuai dengan aturan
bersama Komisi V DPR RI. Komitmen ini diwujudkan Peme- hukum yang berlaku berupa kepemi-
Perubahan Undang-undang rintah dengan dikeluarkannya In- likan armada tersebut wajib dimiliki
tersebut juga telah dimasukkan dalam struksi Presiden Nomor 5 Tahun dan dioperasikan oleh warga negara
Program Legislasi Nasional Ranca- 2005 tentang Pemberdayaan Industri atau badan usaha yang dibentuk ber-
ngan Undang-Undang Prioritas Tahun Pelayaran Nasional. dasarkan ketentuan hukum negara
2011 yang merupakan usul inisiatif Dalam Maritime Encyclopedie tersebut.
dari Pemerintah. (penerbitan C.de Boer, Bussum, Belan- Dalam penerapan azas cabotage
Undang-Undang Pelayaran ini da) cabotage adalah pengangkutan dimaksud Pemerintah telah meru-
sebetulnya belum lama disahkan orang dan barang melalui laut, udara, muskan kebijakan dan langkah-lang-
DPR RI, atau tepatnya disahkan pada daratan dan perairan pedalaman an- kah pelaksanaan yang diperlukan dan
8 April 2008 dalam Rapat Paripurna tara dua tempat yang terletak dalam salah satunya dikukuhkan dalam ben-
DPR RI yang dipimpin Ketua DPR wilayah negara yang sama. tuk landasan legalitas yang dituang-
Agung Laksono. UU ini merupakan Di bidang pelayaran khususnya kan dalam Undang-Undang Nomor
penyempurnaan UU Nomor 21 Tahun angkutan laut dalam negeri, inti dari 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.
1992 tentang Pelayaran. azas cabotage ini merupakan pem- Di dalam undang-undang terse-
Dalam rangka memberdayakan berian hak istimewa oleh negara ke- but dalam Pasal 8 ayat (1) diatur
industri pelayaran nasional, Pemerin- pada kapal-kapal niaga berbendera bahwa kegiatan angkutan laut dalam
tah telah berkomitmen untuk mene- negara yang bersangkutan untuk negeri dilakukan oleh perusahaan

| PARLEMENTARIA | Edisi 83 TH. XLII, 2011 | 9