Page 12 - MAJALAH 83
P. 12
Permasalahan Kelompok “C”
Permasalahan yang terjadi seka-
rang menyangkut offshore kapal ke-
lompok “C” untuk pengeboran min-
yak. Dalam hal ini, apakah offshore
termasuk jenis kapal khusus untuk
keperluan pengeboran minyak. Ten-
tunya ini perlu mendapat kajian lebih
mendalam. Untuk menanggulangi
agar para investor tidak keluar dan
untuk menjaga stabilitas lifting mi-
nyak, untuk sementara waktu cukup
merevisi dulu Peraturan Pemerintah
ini. Sambil melakukan kajian apakah
dimungkinkan nantinya termasuk ka-
pal-kapal khusus yang menyangkut Raker Komisi V DPR dengan Menteri Perhubungan, Perwakilan Menteri ESDM dan Perwakilan
offshore. Menteri Huklum dan HAM
Menanggapi pro dan kontra Ketua INSA mengakui ada tiga jenis ini, Pengusaha Pelayaran Nasional
terhadap usulan revisi UU tersebut, kapal yaitu kelompok A, B, dan C. Un- minta diberi kesempatan untuk me-
Muhidin mengatakan, Dewan sepa- tuk kapal-kapal A dan B ini tidak ada menuhi kapal-kapal penunjang opera-
kat untuk memberdayakan industri masalah tetapi kelompok C ini ber- si minyak dan gas bumi. Mereka juga
pelayaran nasional dan mendukung masalah. meminta Pemerintah memberikan
azas cabotage secara konsekuen. “Kita “Inilah yang harus dibuktikan pembinaan dan memberikan kemu-
harus tetap menjaga nasionalisme un- seberapa jauh kesiapan mereka. Ka- dahan urusan Perbankan. Pembinaan
tuk tetap mengutamakan kapal ber- lau pengusaha pelayaran nasional ini perlu dilakukan Pemerintah supaya
bendera Indonesia,” kata Muhidin. memang siap, tentu saja kita harus mereka bisa kuat, mampu, dan dapat
Tetapi di satu sisi pengusaha memberikan kesempatan. Tetapi ka- berdiri sendiri, dan mampu menjadi
pelayaran nasional harus mulai mem- lau tidak mampu, tentunya kita harus tuan rumah di negerinya sendiri.
persiapkan diri untuk menyediakan mengambil langkah-langkah untuk Memang disadari ini tidaklah
kapal-kapal penunjang operasi min- menjaga perekonomian nasional dan mudah. Kapal-kapal Kelompok “C” ini
yak dan gas bumi yang berbendera menjaga lifting minyak kita,” katanya. harganya sangat mahal, langka dan
Indonesia. “Jangan seperti sekarang, Lebih jauh Muhidin menegaskan, pemakaiannya sangat terbatas. Tapi
kita ingin menerapkan azas cabotage Peraturan Pemerintah ini harus segera kalau Pemerintah membina, mem-
tetapi di sisi lain kita belum cukup dilakukan perubahan mengingat ba- berikan dukungan dan mereka mam-
tersedia untuk kapal-kapal jenis khu- tas waktu beroperasinya kapal asing pu saya kira tidak masalah,” tambah
sus ini,” tambahnya. di lepas pantai Indonesia hanya sam- Muhidin.
Komisi V DPR akan melihat se- pai tanggal 7 Mei 2011. Sejauh ini, Peraturan Pemerin-
cara langsung apakah betul memang Jika hal ini tidak segera diantisi- tah untuk mengatasi permasalahan
kita mempunyai kemampuan untuk pasi dikhawatirkan lifting minyak ter- tersebut sudah dipersiapkan, paling
itu. Apakah sebagian kapal-kapal ganggu sampai dengan 200-300 ribu lambat sebelum batas waktu bero-
Kelompok “C” itu sudah ada, dan ka- barel. “Bayangkan saja kalau seper- perasinya kapal asing berakhir, Pe-
lau belum cukup tersedia , tentunya tiga keluar, perekonomian kita bisa raturan Pemerintah tersebut sudah
Komisi V DPR akan mencarikan solusi jeblok,” kata Muhidin. harus keluar.
terbaik untuk mengatasi permasala- Menyangkut azas cabotage ini, Dewan berharap dengan kelu-
han tersebut. menurut Muhidin, Dewan sepakat arnya Peraturan Pemerintah tersebut
Dewan juga berharap, Peme- kalau untuk mengangkut orang atau merupakan solusi terbaik dan tidak
rintah membina para pengusaha-pe- barang dari pelabuhan ke pelabuhan merugikan salah satu pihak baik pe-
ngusaha bidang perkapalan, sehingga sifatnya sudah final. Tetapi, untuk ka- ngusaha pelayaran nasional dan tidak
kelak mereka bisa menjadi tuan rumah pal kelompok “C”, masih membuka mengganggu tugas pokok dan fungsi
di negaranya sendiri. ruang untuk melakukan perdebatan BP Migas. Sehingga kekhawatiran
Muhidin mengatakan, ke- demi menjaga kepentingan bangsa terganggunya kelangsungan produksi
tika Komisi V DPR menanyakan ke- dan negara. minyak dan gas bumi tidak akan ter-
beradaan kapal kelompok “C” ini, Dalam hal kapal kelompok “C” jadi. (tt)
1
1 | PARLEMENTARIA | Edisi 83 TH. XLII, 2011 | 1
1 | PARLEMENTARIA | Edisi 83 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 83 TH. XLII, 2011 |
TH. XLII, 201 |
ARIA |
|
Edisi 83
1
ARLEMENT
P
