Page 16 - MAJALAH 83

Tanpa Perubahan :
Kegiatan Eksplorasi Dan

Eksploitasi Migas Terhambat

Instansi yang paling berkepentingan mengusulkan Perubahan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran adalah Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral (ESDM).

irektur Jenderal Minyak dan Selain itu, terhambat-
Gas Bumi, Evita H. Legowo nya realisasi proyek-proyek
Dmengatakan, Perubahan UU tahun 2011 dalam rangka
Nomor 17 Tahun 2008 perlu dilaku- pengembangan lapangan
kan mengingat penerapan UU terse- migas lepas pantai di blok-
but tidak dapat dilaksanakan secara blok Kalimantan Timur,
konsekuen pada kegiatan eksplorasi Selat Makassar, Sumatera
dan eksploitai migas di perairan/lepas Tenggara, Natuna Blok A
pantai, karena belum tersedianya atau dan B, Pangkah, Kangean,
belum cukup tersedianya kapal-kapal Madura Barat, Lepas Pan-
penunjang operasi migas berbendera tai Jawa Barat Bagian Utara,
Indonesia. Sampang dan Mahakam.
Menurut Evita, ketersediaan Permasalahan lain
kapal tersebut sulit dipenuhi dari yang ditimbulkan adalah,
bendera Indonesia, karena investasi terganggunya target pro-
besar, teknologi rumit, terbatasnya duksi migas nasional dari
kapal-kapal tersebut di dunia, pasa- lapangan migas offshore
ran bersifat global dan mobile serta terhitung mulai 7 Mei
waktu penggunaan yang singkat dan 2011 sebesar minyak bumi
tidak berkelanjutan. 156.020 BOPD, gas bumi
Sehingga, tanpa adanya pe- 2.549 MMSCFD, dengan to-
rubahan UU tersebut, maka kegiatan tal 595.000 BOEPD.
eksplorasi dan produksi migas di Evita menjelaskan, Mi-
lepas pantai akan terhambat yang me- gas masih memiliki peran Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM,
Evita H. Legowo
ngakibatkan terganggunya kelang- yang sangat penting dan
sungan produksi migas, terhentinya mendominasi dalam per- USD 12.565 milyar.
penemuan cadangan baru, menurun- ekonomian nasional. Hal ini terlihat Data produksi migas menunjuk-
nya penerimaan negara dan tidak ter- dari sumber penerimaan negara pada kan bahwa 32,13 % (303.579 BOPD)
capainya ketahanan energi nasional. tahun 2010 sebesar Rp 215 triliun atau produksi minyak bumi dan 59.78%
Evita memberikan gambaran 22 % dari total penerimaan negara. (5.581 MMSCFD) produksi gas bumi
permasalahan secara detail bahwa Juga untuk memenuhi kebutu- berasal dari lepas pantai. Pada ta-
apabila tidak segera dilakukan pe- han bahan bakar domestik (BBM lebih hun 2010, dari 24 wilayah kerja yang
rubahan UU No, 17 Tahun 2008 ten- kurang 60 juta KL dan Gas Bumi lebih ditawarkan, 75% merupakan wilayah
tang Pelayaran, maka akan menim- kurang 4.509 MMSCFD serta bahan lepas pantai yang menandakan po-
bulkan berbagai permasalahan yaitu, baku industri (BBM lebih kurang 10 tensi peningkatan produksi migas
terkendalanya pelaksanaan komitmen juta KL dan Gas Bumi lebih kurang semakin bergerak kearah lepas pan-
survey seismic sebesar USD 188 juta 1.300 MMSCFD) pada tahun 2010. tai. Menurut Evita, Azas Cabotage
dan tertundanya pelaksanaan komit- Selain menciptakan efek berantai digunakan oleh sedikitnya 43 negara
men pengeboran sumur eksplorasi dalam pertumbuhan ekonomi nasi- di dunia. Namun pada umumnya azas
dan pengembangan migas sebesar onal melalui realisasi belanja kegiatan cabotage tidak diterapkan untuk ka-
USD 2.8 milyar. hulu migas pada tahun 2010 sebesar pal-kapal penunjang eksplorasi dan

1 | PARLEMENTARIA | Edisi 83 TH. XLII, 2011 | 1

1
TH. XLII, 201 |
ARIA |
|
1 | PARLEMENTARIA | Edisi 83 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 83 TH. XLII, 2011 |
P
1

Edisi 83
ARLEMENT