Page 20 - MAJALAH 83

kan azas cabotage. Proteksi terhadap
pengusaha nasional yang sudah mulai
berinvestasi di sektor penyediaan ka-
pal maupun fasilitas offshore kelom-
pok “C” sangat diperlukan dengan
tidak merevisi UU Nomor 17 Tahun
2008 tentang Pelayaran.
Saat ini. sejumlah perusahaan
nasional sudah bersiap-siap masuk
ke sektor offshore kelompok C sepert,
PT Belian Laju Tanker (BLTA), PT Trada
Maritim (Tram), PT Meratus, PT Hafar
Samudera.
Rekomendasi INSA
Inti permasalahan direvisinya UU
tentang Pelayaran adalah tidak terse-
dianya kapal-kapal penunjang off-
shore kategori “C”. Karena kegiatan
operasi kapal jenis ini tidak melaku-
kan pemindahan penumpang atau-
pun barang, maka INSA memberikan
beberapa rekomendasi mengatasi
permasalahan tersebut.
Rekomendasi tersebut adalah
kapal-kapal penunjang offshore Ka-
tegori “C” dapat dikecualikan dari
ketentuan umum Undang-Undang
Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR dengan Ikatan Alumni Fakultas Teknik Universitas Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 selama belum
bersahabat dipilih 46% responden. botage sudah berhasil mendorong tersedia kapal sejenis yang berben-
62% responden tidak menempatkan pengusaha nasional masuk ke sektor dera Merap Putih.
cabotage sebagai faktor yang meng- offshore kelompok “C”. Kapal yang Untuk memenuhi kebutuhan
ganggu lifting. diklaim belum bisa disediakan oleh kapal-kapal penunjang offshore khu-
Berdasarkan hasil survey terse- pengusaha nasional, perlahan-la- sus kategori “C”, sesuai UU No. 17
but, alasan lifting minyak dapat ter- han sudah bisa diadakan oleh pelaku tahun 2008, Bab IV Pasal 5 Pemerin-
ancam akibat cabotage tidak terbukti. usaha berbendera Merah Putih se- tah selaku Pembina pelayaran dapat
Namun mengapa Pemerintah tetap perti jenis jack up, rig, cable/pipe la- mengeluarkan ketentuan berupa Per-
akan merevisi UU Pelayaran dengan ying ship dan seismic 3D. aturan Pemerintah (PP) atau media
alasan pengusaha Indonesia belum Menurut Johnson, para pemain penunjang hukum lainnya.
sanggup menyediakan kapal offshore offshore kelompok “C” ini sebenarnya Karena itu dengan tegas INSA
kelompok “C” ? sangat bergantung kepada cabotage, berpendapat UU No. 17 tahun 2008
Johnson mengakui, kapal, fasili- Karena jika cabotage dibubarkan tentang Pelayaran tidak perlu diubah
tas atau alat terapung offshore kelom- maka opportunity mereka hilang dan demi konsistensi hukum dan Ke-
pok “C” yang berbendera Merah Putih competitiveness mereka anjlok meng- daulatan Negara Republik Indonesia
populasinya memang masih sangat ingat kapal-kapal mereka dibiayai di mata asing.
terbatas. Kondisi ini terjadi akibat oleh perusahaan pembiayaan dalam Dengan dibuatkannya Peraturan
pembinaan pemerintah yang minim negeri dengan bunga tinggi. Semen- Pemerintah (PP) tanpa merubah UU
karena sektor ini tidak pernah dibuka tara kapal asing dibiayai oleh lem- No. 17 tahun 2008 ini, maka pelaksa-
secara transparan kepada pengusaha baga keuangan asing dengan bunga naan azas cabotage tetap terjaga dan
nasional, terutama dari sisi kebutuhan, sangat rendah. Disparitas bunga bank di lain pihak keinginan Pemerintah cq.
berapa lama kontraknya dan dimana di dalam negeri dan luar negeri bisa BP Migas untuk memenuhi kebutu-
bekerja karena pengadaan kapal jenis mencapai 6%-8%. han kapal penunjang offshore khusus
ini berbasis kontrak jangka panjang. Untuk itu, INSA berharap kon- kategori “C” dapat terpenuhi. (tt)
Namun dalam setahun ini, ca- sistensi pemerintah dalam menerap-

0 | PARLEMENTARIA | Edisi 83 TH. XLII, 2011 | 1
1
TH. XLII, 201 |
ARIA |
0 | PARLEMENTARIA | Edisi 83 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 83 TH. XLII, 2011 |
|
ARLEMENT
1

P
Edisi 83