Page 17 - MAJALAH 83
P. 17
LAPORAN UTAMA
Penerapan Azas Cabotage Industri Migas Di Indonesia
STATUS BENDERA
INDUSTRI MIGAS JENIS KAPAL s.d. 2009 s.d. 2010
INDONESIA ASING INDONESIA ASING
Tanker Crude Oil
Tanker Black Oil
HILIR Tanker BBM 115 34 167 0
Tanker LPG
FSO
STATUS BENDERA
INDUSTRI MIGAS JENIS KAPAL s.d. 2010 s.d. 2011
INDONESIA ASING INDONESIA ASING
Survey 2 7 2 7
Pengeboran 0 22 4 18
HULU
Konstruksi 0 84 0 84
Penunjang Operasi 500 56 582 24
eksploitasi lepas pantai. tan laut dalam negeri tetap dapat Evita juga mengusulkan peruba-
Di Brazil dan Australia, azas melakukan kegiatannya paling lama 3 han UU tersebut harus mengatur be-
Cabotage dapat diterapkan dengan (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berapa jenis kapal-kapal penunjang
baik, namun tidak untuk kapal-kapal berlaku. migas yang belum ada atau belum
penunjang eksplorasi dan eksploi- Pihaknya mengusulkan Peruba- cukup tersedia berbendera Indonesia.
tasi lepas pantai, dan mereka sangat han Pasal 341 menjadi Kapal asing Seperti, kapal untuk kegiatan survey
memberikan kemudahan dalam hal yang saat ini masih melayani kegiatan seismik, geofisika dan geoteknik, ka-
perijinan. angkutan laut dalam negeri tetap pal untuk kegiatan pengeboran lepas
Sementara Nigeria dan Ang- dapat melaksanakan kegiatannya pa- pantai, kapal untuk kegiatan kon-
gola yang mencoba menerapkan azas ling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang- struksi lepas pantai dan kapal untuk
Cabotage untuk kapal-kapal penun- Undang ini berlaku, kecuali untuk kegiatan penunjang operasi lepas
jang eksplorasi dan eksploitasi lepas kapal tertentu yang pelaksanaannya pantai.
pantai menemui kendala karena tidak lebih lanjut ditetapkan dengan Pe- Tanpa adanya pengecualian
tersedianya kapal-kapal tersebut, aki- raturan Menteri. terhadap beberapa jenis kapal-ka-
batnya menyebabkan ekonomi biaya Yang dimaksud dengan “kapal pal tersebut di atas, mengakibatkan
tinggi karena permasalahan perijinan tertentu” adalah kapal-kapal untuk terhambatnya pelaksanaan tupoksi
dan birokrasi. kegiatan : survey minyak dan gas Ditjen Migas dalam menyusun dan
Sebetulnya, kata Evita, inti dari bumi, pengeboran, kontruksi lepas melaksanakan kebijakan pemerintah
perubahan UU tentang Pelayaran pantai dan penunjang operasi lepas terkait pengelolaan sumber daya mi-
tersebut ada pada Pasal 341, yang pantai. Sepanjang kapal tersebut be- nyak dan gas bumi yang berorientasi
berbunyi, Kapal asing yang ssat ini lum ada atau belum cukup tersedia kepada pembangunan nasional yang
masih melayani kegiatan angku- yang berbendera Indonesia. berkelanjutan. (tt)
9
1
18 | PARLEMENTARIA | Edisi 83 TH. XLII, 2011 | 19
TH. XLII, 201 |
ARIA |
18 | PARLEMENTARIA | Edisi 83 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 83 TH. XLII, 2011 |
|
1
Edisi 83
ARLEMENT
P
