Page 13 - MAJALAH 83
P. 13

LAPORAN  UTAMA



            Revisi UU Pelayaran




            Pilihan Tepat






            Sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun
            2008 tentang Pelayaran disahkan,
            telah dirumuskan mengenai kapal asing
            yang saat ini masih melayani kegiatan
            angkutan laut dalam negeri tetap dapat
            melakukan kegiatannya paling lama 3 (tiga)
            tahun sejak Undang-undang ini
            berlaku. Ini berarti, beroperasinya
            kapal-kapal asing itu akan segera
            berakhir pada tanggal 7 Mei 2011.

                                                                                      Menteri Perhubungan RI Freddy Numberi
                    enteri  Perhubungan  Fred-  cukup tersedia kapal-kapal penunjang   ningkatan jumlah dan tonase armada
                    dy  Numbe-ri  mengatakan,   operasi minyak dan gas bumi berben-  niaga nasional selama 5 (lima) tahun
            MPemerintah  telah  berkomit-     dera Indonesia.                    terakhir.
            men  untuk  menerapkan  asas  cabo-   Menurut  Freddy,  kondisi  ini     Industri pelayaran nasional telah
            tage  secara  konsekuen  yang  harus   akan  dapat  menghambat  kegiatan   berkembang  secara  signifikan  dari
            didukung oleh semua sektor, Guber-  eksplorasi dan eksploitasi minyak dan   6.041 unit (5,67 juta Gross Tonnage)
            nur,  Bupati  dan  Walikota  di  seluruh   gas  bumi  yang  mengakibatkan  ter-  pada bulan Maret 2005 menjadi 9.945
            Indonesia  melalui  Instruksi  Presiden   ganggunya  kelangsungan  produksi   unit (13,1 juta Gross  Tonnage) pada
            Nomor  5  Tahun  2005  tentang  Pem-  minyak  dan  gas  bumi,  terhentinya   bulan  Desember  2010  atau  mening-
            berdayaan  Industri  Pelayaran  Nasi-  penemuan cadangan baru, menurun-  kat  sebesar    64,63  %  dalam  jumlah
            onal.                             nya penerimaan negara, dan tidak ter-  jumlah armada niaga dan meningkat
                Namun, dalam perjalanan waktu   capainya  ketahanan  energi  nasional   136,8% dalam ukuran Gross Tonnage,
            hampir 3 (tiga) tahun penerapan Un-  yang tentunya akan berdampak pada   dan peningkatan pangsa muatan ar-
            dang-undang  tersebut,  asas  cabo-  kesejahteraan rakyat Indonesia.  mada  niaga  nasional  yang  semula
            tage  belum  dapat  terlaksana  secara   Dengan  diberlakukannya  asas   55,5%  dari  total  muatan  angkutan
            konsekuen  khususnya  pada  kegiatan   cabotage  yang  dimulai  sejak  diter-  laut dalam negeri pada bulan Desem-
            eksplorasi dan eksploitasi minyak dan   bitkannya  Instruksi  Presiden  tentang   ber 2005 menjadi 98,1 % pada bulan
            gas  bumi  di  perairan/lepas  pantai,   Pemberdayaan  Industri  Pelayaran   Desember 2010.
            karena belum tersedianya atau belum   Nasional,  menunjukkan  adanya  pe-  Berdasarkan  data  kebutuhan

                                  Perkembangan Armada Kapal Sejak Diberlakukannya
                                             AsasCabotage Sejak Tahun 2005


                                 JUMLAH                                   PROSENTASE PENINGKATAN
                             ARMADA KAPAL


                            2005                                         2010

                         6.041 Unit                             9.945  Unit         64,62 %
                (5,67 juta Gross Tonnage)    (13,1 juta Gross Tonnage)







                                                                                                                                                                                                                                         1


            1                                                                                                                                                                                           | PARLEMENTARIA  |  Edisi 83 TH. XLII, 2011 | 1
            1  | PARLEMENTARIA |  Edisi 83 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA |  Edisi 83 TH. XLII, 2011 |
                                                                                                                                                                                                                             TH. XLII, 201 |
                                                                                                                                                                                                                  ARIA |
                                                                                                                                                                                                        |
                                                                                                                                                                                                                       Edisi 83
                                                                                                                                                                                                                                       1
                                                                                                                                                                                                         ARLEMENT
                                                                                                                                                                                                        P
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18