Page 11 - MAJALAH 83

LAPORAN UTAMA

Kapal jenis C untuk pengeboran minyak
tang Pelayaran. V DPR meminta kepada Peme- pemangku kepentingan dan jika
Menurut Muhidin kesimpulan rintah melakukan perbaikan atau setelah didalami perlu dilakukan revi-
rapat yang diambil Komisi V DPR merubah Peraturan Pemerintah ter- si, dewan tentunya akan merevisi. Jika
merupakan keputusan tepat meng- kait operasionalisasi azas cabotage. perubahan itu dilakukan, Dewan akan
ingat waktu yang relatif sangat terba- Perubahan Peraturan Pemerintah ini mempelajari lebih mendalam bukan
tas untuk melakukan revisi undang- perlu segera dilakukan mengingat hanya seputar pasal 341 yang men-
undang tersebut. batas waktu yang sangat singkat, se- jadi permasalahan sekarang, tapi juga
Muhidin mengatakan, untuk hingga tidak akan mengganggu lifting akan membuka ruang untuk bebe-
melakukan perubahan terhadap UU minyak kita dan tidak akan berpenga- rapa hal-hal yang selama ini menjadi
tersebut, tidak mungkin dapat dise- ruh pada perekonomian nasional. pertentangan antara operator dengan
lesaikan dengan cepat. Padahal, ka- Setelah Peraturan pemerintah regulator, khususnya di bidang ke-
tanya, ada kewajiban-kewajiban yang itu dilakukan perubahan, Dewan akan pelabuhan dan keberadaan BUMN di
harus dilakukan untuk tetap menjaga mendalami apakah UU Pelayaran bidang pelabuhan. Karena masih ba-
stabilitas lifting minyak. perlu dilakukan perubahan atau ti- nyak permasalahan terjadi di sini. Jika
Batas waktu penggunaan kapal dak, apakah cukup dengan Peraturan masih terjadi salah penafsiran dalam
asing akan berakhir pada tanggal 7 Pemerintah saja. “Tergantung perde- UU tersebut, tentunya perlu diper-
Mei 2011. Ini berarti mulai tanggal 7 batannya dan juga tergantung urgen- baiki, didiskusikan dan dicarikan jalan
Mei 2011 kapal-kapal berbendera a- sinya nanti,” kata Muhidin. keluar agar semua sektor perekono-
sing dan diawaki Warga Negara asing Usulan Perubahan UU tersebut mian bisa berjalan dengan baik.
tidak dapat lagi beroperasi di perai- memang telah masuk dalam Program Muhidin menjelaskan, Cabotage
ran Indonesia. “Tidak mungkin dalam Legislasi Nasional Rancangan Un- itu sebenarnya definisinya hanya
waktu sependek itu kita melakukan dang-Undang Prioritas 2011. Presiden mengangkut barang dari pelabuhan
revisi,” kata Muhidin. juga telah menugaskan tiga menteri ke pelabuhan di wilayah suatu negara.
Oleh karena itu, pada saat rapat untuk melakukan pembahasan ber- Artinya, ia mengangkut barang dan
kerja dengan tiga menteri, yaitu Men- sama-sama dengan DPR. manusia dari pelabuhan ke pelabuhan
teri Perhubungan, Menteri ESDM dan Namun tentunya, Dewan per- di wilayah suatu negara harus berben-
Menteri Hukum dan HAM, Komisi lu mendengar aspirasi dari seluruh dera negara itu, bendera Indonesia.

1

1 | PARLEMENTARIA | Edisi 83 TH. XLII, 2011 | 1
TH. XLII, 201 |
ARIA |
1 | PARLEMENTARIA | Edisi 83 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 83 TH. XLII, 2011 |
|
1

Edisi 83
ARLEMENT
P