Page 9 - MAJALAH 83

LAPORAN UTAMA

negara dan tidak tercapainya keta-
hanan energi nasional yang tentunya
akan berdampak pada kesejahteraan
rakyat Indonesia.
Untuk itulah, Pemerintah me-
mandang perlu untuk melakukan Pe-
rubahan terhadap UU tersebut, den-
gan maksud agar kegiatan eksplorasi
dan eksploitasi minyak dan gas bumi
tidak mengalami hambatan.
Berbagai tanggapan muncul sei-
iring dengan pengajuan usulan Pe-
rubahan UU tersebut oleh Pemerin-
tah. Kalangan Pengusaha Perusahaan
Pelayaran Niaga Nasional Indonesia
(INSA) mengatakan dengan tegas
UU Pelayaran tidak perlu dilakukan
Raker Komisi V DPR dengan Menteri Perhubungan, Perwakilan Menteri ESDM dan Perwakilan revisi. Mereka berpendapat UU terse-
Menteri Huklum dan HAM but telah mengakomodir seluruh
pemangku kepentingan.
Jika ada kendala pada salah satu
pasal khususnya penerapan azas ca-
botage, hal ini dapat diatasi dengan
mengeluarkan ketentuan berupa Pe-
raturan Pemerintah (PP) atau media
penunjang hukum lainnya.
Sama halnya dengan INSA, Indo-
nesian Cabotage Advocation Forum
(INCAFO) juga berpendapat UU ten-
tang Pelayaran tidak perlu dilakukan
revisi.
Di kalangan Dewan pun timbul
pro dan kontra perlu tidaknya di-
lakukan revisi UU ini. Menanggapi
angkutan laut nasional dengan meng- berlaku, yang berarti akan segera be- kontroversi tersebut, Komisi V DPR
gunakan kapal berbendera Indonesia rakhir pada tanggal 7 Mei 2011. saat Rapat kerja dengan Menteri Per-
serta diawaki oleh awak kapal berke- Seiring berjalannya waktu, hubungan, Menteri Hukum dan HAM
warganegaraan Indonesia. Pemerintah memandang penerapan dan Menteri Energi dan Sumber Daya
Selanjutnya di dalam Pasal 8 ayat UU tersebut, yang menyangkut azas Mineral akhirnya mengambil dua ke-
(2) telah diatur bahwa kapal asing di- cabotage belum dapat terlaksana simpulan penting yaitu Komisi V DPR
larang mengangkut penunpang dan/ secara konsekuen khususnya pada RI meminta kepada Pemerintah untuk
atau barang antar pulau atau antar kegiatan eksplorasi dan eksploitasi mengubah Peraturan Perundang-Un-
pelabuhan di wilayah perairan Indo- minyak dan gas bumi di perairan/ dangan dibawah Undang-undang ter-
nesia. lepas pantai. Hal ini disebabkan, ka- kait ketentuan pengoperasian kapal
Untuk memberikan kepastian pal-kapal penunjang operasi minyak untuk kepentingan kegiatan usaha
hukum dan jangka waktu pelaksa- dan gas bumi berbendera Indonesia minyak dan gas bumi lepas pantai
naan pemberlakuan azas cabotage belum cukup tersedia. (offshore) yang bersifat khusus, dan
secara terukur, pada ketentuan pera- Kondisi ini berakibat, akan tidak digunakan untuk mengangkut
lihan dalam Pasal 341 telah dirumus- menghambat kegiatan eksplorasi dan orang dan/atau barang.
kan mengenai kapal asing yang saat eksploitasi minyak dan gas bumi yang Komisi V DPR juga sepakat untuk
ini masih melayani kegiatan angku- mengakibatkan terganggunya kelang- melakukan pendalaman lebih lanjut
tan laut dalam negeri tetap dapat sungan produksi minyak dan gas perlu tidaknya mengubah Undang-
melakukan kegiatannya paling lama 3 bumi, terhentinya penemuan cada- Undang Nomor 17 tahun 2008 ten-
(tiga) tahun sejak undang-undang ini ngan baru, menurunnya penerimaan tang Pelayaran. (tt)

1
1
10 | PARLEMENTARIA | Edisi 83 TH. XLII, 2011 | 11
ARIA |
TH. XLII, 201 |
|
10 | PARLEMENTARIA | Edisi 83 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 83 TH. XLII, 2011 |
P
1

ARLEMENT
Edisi 83