Page 10 - MAJALAH 83

Dewan Akan Dalami Urgensi

Perubahan UU Pelayaran

Komisi V DPR RI telah melakukan rapat kerja dengan beberapa Menteri yang
ditunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan pembahasan
Perubahan Rancangan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008
tentang Pelayaraan.

enteri-menteri tersebut ada-
lah Menteri Perhubungan,
MMenteri Hukum dan HAM
dan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM). Selain dengan ke
tiga menteri tersebut, Komisi V DPR
juga telah mengundang pemangku
kepentingan lainnya, agar dapat
memberikan berbagai masukan ter-
kait dengan usulan Pemerintah untuk
melakukan Perubahan terhadap Un-
dang- Undang Pelayaran.
Usulan Perubahan tersebut me-
ngundang pro dan kontra dari ber-
bagai kalangan. Kalangan Pengusaha
Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional
Indonesia (INSA) berpendapat UU ten-
tang Pelayaran tidak perlu dilakukan
revisi karena UU tersebut telah cukup
mengakomodir seluruh kepentingan Wakil Ketua Komisi V DPR, Muhidin M. Said
stakeholders di bidang pelayaran.
Hal senada juga disampaikan
Indonesian Cabotage Advocation Fo-
rum (INCAFO) bahwa UU Pelayaran
tidak perlu dilakukan revisi. INCAFO
memberi rekomendasi agar pemilik
kapal asing segera melakukan kemi-
traan dengan perusahaan nasional
Indonesia untuk dapat membuat pe-
rusahaan patungan dengan mayoritas
kepemilikannya bangsa Indonesia.
Menanggapi sikap pro dan kon-
tra dari pemangku kepentingan,
Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin
M. Said mengatakan, dalam rapat
kerja dengan tiga menteri , Komisi V
telah mengambil kesimpulan rapat tentuan pengoperasian kapal untuk barang.
bahwa Komisi V DPR RI meminta ke- kepentingan kegiatan usaha minyak Komisi V DPR juga sepakat untuk
pada Pemerintah untuk mengubah dan gas bumi lepas pantai (offshore) melakukan pendalaman lebih lanjut
Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat khusus, dan tidak digu- perlu tidaknya mengubah Undang-
dibawah Undang-undang terkait ke- nakan untuk mengangkut dan/atau Undang Nomor 17 tahun 2008 ten-

1
1

10 | PARLEMENTARIA | Edisi 83 TH. XLII, 2011 | 11
10 | PARLEMENTARIA | Edisi 83 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 83 TH. XLII, 2011 |
TH. XLII, 201 |
ARIA |
|
Edisi 83
1
ARLEMENT
P