Page 18 - MAJALAH 83

Tidak Perlu Diubah Cukup Dengan PP

Persatuan Pengusaha Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau
Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) merupakan salah satu mitra
kerja Komisi V DPR yang keberatan jika Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008
tentang Pelayaran dilakukan perubahan.

lasan penolakan tersebut kare- di Dalam Negeri atau yang dikenal negeri meningkat secara signifikan
na azas cabotage merupakan dengan roadmap azas cabotage. yang ditandai dengan meroketnya
AProgram Nasional dan keber- Ketua Umum INSA Johnson W. jumlah armada niaga nasional.
hasilannya merupakan Kedaulatan Sutjipto mengatakan, sejak 2005 hing- Hingga posisi Desember 2010,
Negara. ga akhir 2009, program cabotage ber- jumlah armada niaga nasional sudah

Perkembangan Armada Niaga Nasional (2005-2010)

PERIODE JUMLAH KAPAL

Maret 2005 6.014

Maret 2009 8.321
Juli 2009 8.739

Oktober 2009 9.064
Oktober 2009 9.170
Desember 2009 9.309

Maret 2010 9.715
Oktober 2010 9.884

Desember 2010 9.945
Sumber : Kemenhub,INSA

Dilakukannya revisi sama dengan jalan dengan baik. Seluruh kebutuhan mendekati angka 10.000 unit. Tercatat
kontrak mengalahkan UU No. 17 Ta- kapal niaga nasional berbendera In- sebanyak 9.945 unit dengan perki-
hun 2008, artinya Pemerintah “gagal” donesia mulai dari angkutan general raan investasi baru selama 2005-2010
melaksanakan azas cabotage dengan cargo, container, migas dan batu bara tersebut mencapai US$ 7,86 miliar
resiko Indonesia akan dipermalukan bahkan offshore bisa dipenuhi oleh dengan asumsi harga kapal everage
oleh negara lain. pelaku usaha pelayaran nasional. US$ 2 juta per unit. Armada niaga na-
Pelaksanaan azas cabotage di Pelaksanaan azas cabotage ini, sional itu sejak azas cabotage diber-
Indonesia dimulai sejak keluarnya kata Johnson, sejak tahun 2005 mem- lakukan tumbuh sebesar 65,4 % atau
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun berikan dampak yang luar biasa ter- terjadi pertambahan sebanyak 3.931
2005 tentang Pemberdayaan Industri hadap perekonomian nasional. Hal unit kapal.
Pelayaran Nasional. Kementerian Per- ini tercermin dari kegiatan investasi Selain itu, perkembangan mua-
hubungan kemudian menerbitkan KM di sektor pengadaan kapal oleh pe- tan dalam negeri yang diangkut kapal
No. 71 tahun 2005 tentang Kegiatan ngusaha nasional baik sendiri maupun berbendera Merah Putih juga sangat
Pengangkutan Laut Antar pelabuhan joint venture dengan pengusaha luar signifikan. Saat ini, kata Johnson, ting-

1
9

18 | PARLEMENTARIA | Edisi 83 TH. XLII, 2011 | 19
|
18 | PARLEMENTARIA | Edisi 83 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 83 TH. XLII, 2011 |
TH. XLII, 201 |
ARIA |
P
1
Edisi 83
ARLEMENT