Page 23 - MAJALAH 83

SUMBANG SARAN

mendorong pertumbuhan ekonomi hingga memastikan adanya pelabu- jadi masalah besar karena demikian
nasional 7 – 8% per tahun. Pada saat han yang secara finansial sehat se- banyaknya pelaku yang selama ini
yang sama, pemerintah membentuk cara berkelanjutan (Robinson, 2002; menjadi kontraktor jasa kepelabu-
Badan Otoritas Pelabuhan (BOP) yang Notteboom, 2001; De Langen, 2004; hanan dari BUMN Pelindo. Persoalan
merupakan regulator pelabuhan dan Der Lugt dan De Langen, 2007; Cul- daerah kerja pelabuhan yang men-
member konsesi usaha Badan Usaha linane, 2007), maka reformasi kearah jadi ujung pangkal debat publik an-
Pelabuhan (BUP). Tarik-menarik ke- kompetisi seperti amanat UU 18/2008 tara Kementerian Perhubungan dan
pentingan dan tujuan yang ingin di- harus benar-benar terkawal (guided) Pelindo/Kementerian BUMN terjadi
capai dari reformasi penyelenggaraan dan terkendali (controlled). Kepen- karena kurangnya pemahaman me-
pelabuhan telah menjadi penghambat tingan sektor publik yang bertemu ngenai kembalinya peran pemerintah
besar dalam memenuhi pertumbuhan dengan kepentingan sektor swasta dalam pengelolaan dan penguasaan
tinggi angkutan kontainer baik untuk untuk tata kelola korporasi yang baik asset pelabuhan, serta tidak jelas-
kepentingan perjalanan di dalam ne- sering menjadi dilema, terutama pada nya milestones yang akan ditempuh
geri maupun internasional. saat pemerintah belum memiliki pe- pasca UU 17/2008 bagi badan usaha
Proses reformasi pelabuhan yang ngalaman dalam pengelolaan pelabu- pelabuhan.
menurut Verhoeven (2006) terdiri dari han yang selama ini menjadi domain
beberapa kategori seperti privatisasi, BUMN Pelindo. Pilihan antara peruba- “Cabotage” dan kesiapan
korporatisasi dan komersialisasi saat han bertahap (gradual change) dan industri pelayaran dalam negeri
ini belum menemukan bentuknya perubahan radikal (radical change) Diskursus kebijakan publik yang
yang akhir dan sesuai dengan kon- seharusnya telah menjadi opsi yang mengemuka sejak awal tahun 2011
disi Indonesia yang harus menata dikaji dampak serta penerimaannya adalah penuntasan penerapan asas
arsitektur kelembagaan pelayaran (acceptability) oleh pemangku ke- Cabotage untuk pelayaran domestik.
nasional serta menetapkan rencana pentingan begitu UU 17/2008 diun- Asas ini diterapkan di banyak Negara
induk pelayaran nasional. Dengan dangkan. dengan maksud melindungi kepent-
tujuan pelabuhan yang multi fungsi Kelambatan pemerintah me- ingan industri pelayaran nasional-
dari pendukung pengembangan eko- nyiapkan tatakala yang baik dalam nya. Kebijakan dimaksud tertuang
nomi nasional yang bersifat makro proses reformasi pelabuhan ini men- dalam Inpres No. 5/2005 yang ke-

| PARLEMENTARIA | Edisi 83 TH. XLII, 2011 |