Page 24 - MAJALAH 83
P. 24
mudian ditegaskan lagi
dalam Undang-Undang
Pelayaran No. 17/2008
khususnya yang dia-
tur dalam Pasal 8 ayat
(1) yang menyebutkan
kegiatan angkutan laut
dalam negeri dilaku-
kan oleh perusahaan
angkutan laut nasional
dengan menggunakan
kapal berbendera In-
donesia serta diawaki
oleh awak kapal berke-
warnegaraan Indonesia.
Selanjutnya diperte-
gas lagi dengan Pasal
8 Ayat (2) yang me-
nyebutkan kapal asing
dilarang mengangkut
penumpang dan/atau
barang antar pulau
atau antar pelabuhan
di wilayah perairan In-
donesia. Data statis-
tik pelayaran nasional
yang digunakan untuk
melihat efektifitas UU
17/2008 telah ditunjuk- Catatan akhir
kan dengan tumbuhnya jumlah peru- Indonesia mengalami dilema kedua
sahaan pelayaran pemegang SIUPAL yang juga merupakan tarik menarik Dua kasus yang disampaikan
dari jumlah 1.274 di tahun 2005 men- kepentingan antar instansi pemerin- dalam artikel ini menunjukkan bahwa
jadi 1.758 di tahun 2009, dan kapa- tah yaitu Kementerian Perhubungan pasca reformasi pelayaran nasional
sitas pelayaran nasional dari jumlah dan Kementerian ESDM. Dorongan melalui terbitnya UU 17/2008 masih
kapal 6.041 di tahun 2005 menjadi untuk melakukan perubahan UU pada menyisakan persoalan-persoalan re-
9.884 di tahun 2009. Namun demiki- pasal dan ayat yang mengatur kat- gulasi dan implementasi peraturan
an, patut dicatat bahwa pertambahan egori kapal yang melayani eksplorasi secara konsisten dan bertata kala
jumlah kapal tersebut terjadi dan se- minyak dan gas merupakan lemahnya baik. Komunikasi teknis antar kemen-
jalan dengan nilai impor kapal senilai kemampuan koordinasi dan penyele- terian dan lembaga pemerintah tam-
USD 2,7 milyar di tahun 2009. saian masalah pada tingkat pemerin- paknya menjadi hambatan terbesar
Dalam 3 (tiga) tahun usia Un- tah. Komunikasi politik yang eksplosif dalam penuntasan reformasi tersebut.
dang-Undang No 17/2008, azas dan reaktif tidak diimbangi dengan Di sisi lain, dunia usaha yang tumbuh
Cabotage ini belum juga sepenuh- kemampuan antisipasi terhadap re- cepat memerlukan kepastian dalam
nya dapat dilaksanakan secara tuntas siko implementasi yang timbul. Pili- urusan-urusan pemerintahan yang
khususnya untuk penggunaan kapal han penyelesaian melalui Perubahan seharusnya menjadi pekerjaan rumah
dalam rangka menunjang kegiatan Pasal 5 ayat (3) PP 20/2010, Peruba- dari pemerintah sendiri. Kalau hal
ekplorasi dan produksi migas di per- han SK Menhub KM 26/2006, maupun ini berlarut-larut menjadi konsumsi
airan/lepas pantai karena kapal-kapal kewajiban pembentukan perusahaan publik, maka tentu saja kredibilitas
semacam itu yang berbendera Indo- patungan merupakan alternatif yang pemerintah akan menjadi taruhannya.
nesia belum cukup tersedia. Dari 556 lebih elegan dibandingkan memberi- Bagaimana bisa pemerintah menga-
kapal untuk keperluan operasi hulu kan beban tambahan bagi DPR yang tur dan memfasilitasi dunia usaha dan
dari minyak dan gas, 10% dari pasokan telah menyelesaikan kerja kerasnya masyarakat kalau mengelola tanta-
kapal tersebut masih didominasi oleh di tahun 2008 dan harus mengulangi ngan dalam organisasinya sendiri ma-
kapal berbendera asing. Pemerintah proses yang sama dengan revisi. sih kesulitan.*
| PARLEMENTARIA | Edisi 83 TH. XLII, 2011 |
