Page 66 - MAJALAH 179
P. 66

SUPPOR TING
                       SY STEM




            BK DPR Diharapkan                                                  Pasalnya, sebagian besar Anggota
                                                                               Dewan mengetahui keberadaan
            Jadi Referensi                                                     BK DPR RI hanya secara substansi,
                                                                               namun tidak secara spesifik.
                                                                                 “Misalnya di dalam proses
            Keahlian Parlemen                                                  pembahasan sebuah Rancangan
                                                                               Undang-Undang (RUU) di
                                                                               Komisi, mereka (Anggota Dewan)
                                                                               mengetahui ada Tim Asistensi
            Badan Keahlian (BK) DPR RI diharapkan mampu menjadi                yang terdiri dari Tenaga Ahli.
            referensi keahlian bagi Anggota DPR RI dalam hal                   Nah, sumber maupun unsur-
                                                                               unsur tim tersebut yang juga
            pengambilan kebijakan. Sehingga keberadaan BK DPR RI               terdiri dari tenaga fungsional di
            benar-benar dirasakan manfaatnya baik oleh Anggota DPR             BK, kadang beberapa Anggota
            RI secara pribadi, maupun DPR RI sebagai lembaga.                  tidak mengetahui hal itu. Nah ini
                                                                               tantangan kita, terutama kepada
                                                                               Anggota Dewan baru yang lebih
                                                                               kurang 50 persen-an itu harus kita
                                                                               sosialisasikan,” ungkap Indra.
                                                                                 Indra memastikan, dalam
                                                                               mendukung kinerja DPR RI Periode
                                                                               2019-2024, BK DPR RI akan
                                                                               terus meningkatkan kinerjanya.
                                                                               Misalnya dalam hal penyusunan
                                                                               RUU, pihaknya sudah mulai
                                                                               menyusun draf perancangan
                                                                               Undang-Undang sesuai dengan
                                                                               yang telah ditetapkan dalam
                                                                               Program Legislasi Nasional
                                                                               (Prolegnas), maupun Prolegnas
                                                                               Prioritas. Sementara di bidang
                                                                               non-legislasi, BK DPR RI  bertugas
                                                                               melakukan kajian-kajian terhadap
                                                                               implementasi Undang-Undang
                                                                               (UU) dan sejumlah permasalahan
                                                                               lainnya yang menjadi tugas dan
                                                                               fungsi Anggota Dewan.
            Kepala Pusat Penelitian BK DPR RI Indra Pahlevi. Foto: Andri /JK
                                                                               SEMAKIN DEKAT DENGAN AKD
                     epala Pusat Penelitian   Service. Di Parlemen Eropa juga   Selain Pusat Penelitian, BK DPR RI
                     BK DPR RI Indra Pahlevi   ada. Itu merupakan harapan dan   juga memiliki Pusat Perancangan
                     menilai, banyak lembaga   cita-cita BK DPR RI ke depannya,   Undang-Undang, Pusat
                     penelitian di sejumlah   sehingga keberadaan kita benar-  Kajian Anggaran, Pusat Kajian
           Knegara yang sudah                 benar terasa manfaatnya oleh     Akuntabilitas Keuangan Negara
            mapan dalam mendukung kinerja     Anggota Dewan” jelas Indra saat   (PKAKN) dan Pusat Pemantauan
            parlemennya.                      ditemui Parlementaria.           Pelaksanaan Undang-Undang.
              “Banyak lembaga peneltian        Indra mengakui masih            Kepala Pusat Kajian Anggaran
            di seluruh parlemen dunia yang    menemukan sejumlah tantangan     BK DPR RI Asep Ahmad Saefuloh
            sudah mapan atau established.     dan hambatan yang dihadapi BK    berkomitmen agar BK DPR RI lebih
            Misalnya di Amerika Serikat, ada   DPR RI dalam melaksanakan tugas   dekat dengan Alat Kelengkapan
            Congressional Research Service.   dan fungsinya. Salah satunya,    Dewan (AKD), khususnya dalam
            Kemudian di Korea Selatan ada     kurangnya sosialisasi yang masif   pembahasan Anggaran Pendapatan
            Korean National Assembly Research   terkait keberadaan BK DPR RI.   dan Belanja Negara (APBN).



            66 66    PARLEMENTARIA      EDISI 171      TH. 2019
                   PARLEMENTARIA      EDISI 179      TH. 2019
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71