Page 70 - MAJALAH 179
P. 70
HARAPAN
MASYARAKAT
Harapan Masyarakat dilakukan secara transparansi dan
mengedepankan kesejahteraan
masyarakat, serta terwujudnya
pada Kinerja DPR RI pemerataan perkembangan, baik
di sektor pendidikan, kesehatan,
Periode 2019-2024 dan teknologi di tengah persaingan
global dan kemajuan teknologi.
Selanjutnya terkait dengan
fungsi pengawasan, DPR RI
memiliki tugas dan wewenang
untuk melakukan pengawasan
ebanyak 575 Anggota Undang yang berkualitas, sehingga terhadap pelaksanaan UU, APBN,
DPR RI Periode 2019- dapat menciptakan keamanan dan kebijakan pemerintah. Selain
2024 telah melakukan yang kondusif. Berkaca dari itu juga untuk membahas dan
sumpah jabatan pada hari periode sebelumnya, pengesahan menindaklanjuti hasil pengawasan
SRabu, 1 Oktober 2019, revisi Undang-Undang Nomor yang disampaikan oleh DPD
di Gedung Nusantara, Kompleks 30 tahun 2002 tentang Komisi (terkait pelaksanaan UU mengenai
Parlemen. Harapan terbaik muncul Pemberantasan Tindak Pidana otonomi daerah, pembentukan,
dari segala lapisan masyarakat Korupsi oleh Anggota DPR RI pemekaran dan penggabungan
untuk Anggota DPR RI terpilih Periode 2014-2019 dan rencana daerah, pengelolaan SDA dan SDE
agar mampu menjalankan tugas pengesahaan Rancangan Kitab lainnya, pelaksanaan APBN, pajak,
dan wewenangnya sebagai Wakil Undang-undang Hukum Pidana pendidikan, dan agama). Harapan
Rakyat. Untuk diketahui, Anggota (RKUHP) yang menimbulkan masyarakat kepada Anggota DPR
DPR RI mempunyai tugas dan polemik di masyarakat. RI terpilih yaitu agar pengawasan
wewenang yang terkait dengan Kemudian terkait dengan fungsi terhadap kinerja pemerintah tidak
fungsi legislasi, anggaran, dan anggaran, DPR RI memiliki tugas melemah dan tetap profesional
pengawasan. dan wewenang untuk memberikan di tengah dinamika politik yang
Terkait dengan fungsi legislasi, persetujuan atas RUU tentang berubah-ubah.
DPR RI memiliki tugas dan APBN (yang diajukan Presiden); Terakhir yaitu mengenai
wewenang untuk menyusun memperhatikan pertimbangan tugas dan wewenang DPR RI,
Program Legislasi Nasional DPD atas RUU tentang APBN dan salah satunya adalah menyerap,
(Prolegnas); menyusun dan RUU terkait pajak, pendidikan menghimpun, menampung, dan
membahas Rancangan Undang- dan agama; menindaklanjuti hasil menindaklanjuti aspirasi rakyat.
Undang (RUU); menerima dan pemeriksaan atas pengelolaan dan Masyarakat sangat berharap
membahas RUU oleh Presiden tanggung jawab keuangan negara Anggota DPR RI terpilih dapat
ataupun DPD; menetapkan UU yang disampaikan oleh BPK; dan bertemu langsung dengan
bersama dengan Presiden; dan memberikan persetujuan terhadap masyarakat, terutama sesuai
menyetujui atau tidak menyetujui pemindahtanganan aset negara dapilnya masing-masing, dan tidak
peraturan pemerintah pengganti maupun terhadap perjanjian yang hanya rajin bertemu ketika waktu
UU (yang diajukan Presiden) untuk berdampak luas bagi kehidupan berkampanye saja. Selanjutnya,
ditetapkan menjadi UU. rakyat yang terkait dengan Anggota DPR RI terpilih harus
Harapan masyarakat kepada keuangan negara. menepati janji-janji yang telah
Anggota DPR RI terpilih terkait Adapun harapan masyarakat disampaikan serta tidak melakukan
dengan fungsi legislasi yaitu agar kepada Anggota DPR RI terpilih tindak pidana korupsi yang dapat
Anggota Dewan dapat dengan bijak terkait dengan fungsi anggaran, merugikan masyarakat maupun
menghasilkan produk Undang- yaitu agar pembahasan anggaran negara. l
PARLEMENTARIA EDISI 179 TH. 2019
70 70 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019
