Page 74 - MAJALAH 179

SUMB ANG SARAN

Tantangan dan

Harapan pada DPR Baru

Oleh Karyono Wibowo, Direktur Eksekutif Public Institute

Selasa 1 Oktober 2019, sebanyak 575 anggota DPR RI periode beberapa Udang-Undang (UU)
2019-2024 telah dilantik pada Sidang Paripurna. Komisi yang berlangsung cepat, sehingga
Pemilihan Umum (KPU) menyebut komposisi anggota DPR RI menimbulkan kecurigaan publik.
Paling mencolok adalah perubahan
periode 2019-2024 terdiri dari 298 (50,26 persen) petahana dan ketiga terhadap UU MD3 dengan
sisanya sebanyak 286 (49,74 persen) adalah pendatang baru. output-nya penambahan Pimpinan
MPR RI dari 5 jadi 10 Pimpinan.
Maka wajar publik mencurigai
perubahan UU tersebut sekadar
engan demikian, Contoh, kekuasaan eksekutif diatur bagi-bagi kursi kekuasaan.
komposisi anggota dalam Bab III berjudul “Kekuasaan Kemudian yang tak kalah heboh
DPR RI wajah lama dan Pemerintahan Negara”. adalah perubahan UU Nomor
baru nyaris seimbang. Selanjutnya, kekuasaan legislatif 30 tahun 2002 tentang KPK
DMomentum pelantikan diatur dalam BAB VII tentang DPR. yang telah menimbulkan reaksi
pada 1 Oktober 2019 merupakan Pun demikian dengan kekuasaan penolakan dari mahasiswa dan
ending pelaksanaan pemilu, yudikatif atau kehakiman diatur elemen masyarakat lainnya hingga
tetapi sekaligus jadi titik awal dalam BAB IX. Adapun kekuasaan berujung chaos. Kerusuhan pun
mengemban amanah rakyat secara kehakiman dilakukan oleh pecah di sejumlah daerah hingga
sah. Selain memiliki legitimasi Mahkamah Agung dan Mahkamah menimbulkan korban jiwa.
hukum, anggota DPR RI juga Konstitusi. Persoalan legislasi lain yang
memiliki legitimasi politik, karena memantik perdebatan adalah
dipilih langsung oleh rakyat. TANTANGAN DAN EKSPEKTASI DPR RUU KUHP. Beberapa pasal
Hadirnya DPR RI dalam sistem PERIODE 2019-2024 kontroversial yang jadi sorotan
politik dan ketatanegaraan Berbagai temuan lembaga survei adalah dihidupkannya kembali
di Indonesia merupakan menunjukkan bahwa tingkat pasal penghinaan kepada
konsekuensi diterapkannya kepercayaan masyarakat terhadap presiden, pengenaan denda untuk
gagasan Trias Politica yang DPR RI masih rendah. Terbaru gelandangan, dan ancaman
dicetuskan Montesquieu. Gagasan adalah temuan survei Lembaga pelaku tindak pidana korupsi yang
Trias Politica Montesquieu Survei Indonesia (LSI) dirilis pada lebih ringan. Berbagai kebijakan
tertuang dalam buku L’Esprit Oktober 2019. Hasilnya tingkat legislasi tersebut tentu saja
des Lois (The Spirit of Law). Inti kepercayaan publik kepada menambah daftar panjang catatan
pemikirannya, agar tidak terjadi DPR masih rendah. Sebanyak terhadap kinerja dan sepak terjang
pemusatan kekuasaan mutlak 72 persen responden percaya DPR.
yang sewenang-wenang, maka terhadap kinerja KPK, kemudian Terlepas dari cirta negatif
kekuasaan perlu dipisahkan. 71 persen responden percaya yang kerap menimpa lembaga
Montesquieu membagi kekuasaan kinerja Presiden Joko Widodo, dan perwakilan rakyat tersebut, ada
negara menjadi tiga bentuk, yaitu hanya 40 persen masyarakat yang sejumlah tantangan nyata yang
eksekutif, legislatif, dan yudikatif. percaya kinerja DPR. harus dihadapi DPR RI periode
Di Indonesia, gagasan Trias Belum lama ini lembaga DPR 2019-2024. Pertama, memulihkan
Politica secara implisit telah kembali menjadi sorotan publik. kepercayaan rakyat. DPR harus
diterapkan UUD NRI Tahun 1945. Penyebabnya, proses pengesahan merespon aspirasi publik dan

PARLEMENTARIA EDISI 179 TH. 2019
74 74 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019