Page 69 - MAJALAH 179
P. 69
SUPPOR TING
SY STEM
Jenderal dan Badan Keahlian Ia juga menambahkan bahwa kita membina dalam konteks RB
DPR RI, yaitu Biro Kerja Sama syarat untuk menjadi zona di 2 unit itu untuk menerapkan
Antar Parlemen (KSAP) dan Biro integritas menurutnya harus sistem bahwa seluruh kegiatan
Persidangan II, sebagai Zona ada penilaian dari tim penilai dilakukan secara sistematik
Integritas untuk menuju Wilayah internal. Namun tim penilai sehingga kontinuitas atau
Bebas dari Korupsi (WBK) dan internal sendiri merupakan hal keberlanjutan dari sistem yang
Wilayah Birokrasi Bersih Melayani yang baru pertama kali dilakukan sudah terbangun ini menjadi
(WBBM). Karenanya, Ittama oleh Ittama DPR RI. baik,” jelas Totok.
berharap pada periode 2019-2024 Untuk itu, Ittama DPR RI perlu Demikian, Zona Integritas tidak
seluruh 20 Unit Kerja Eselon 2 masukan dari Kementerian PAN- hanya berupa dokumen, tetapi
masuk sebagai Zona Integritas. RB selaku pengawas integritas harus implementasi daripada
“Kita berharap dalam strategi DPR RI, terkait parameter dan pertanggungan tersebut. Menurut
kedepan, Ittama dapat menambah tolak ukur yang dijadikan acuan Totok, dalam membangun sistem
dan menyelesaikan 20 unit Eselon dalam memberikan nilai bagi tersebut diperlukan perubahan
2 agar masuk kedalam Zona unit kerja yang dijadikan zona mindset dan cultureset untuk
Integritas. Tahun 2020 minimal 5 integritas. “Intinya bahwa Unit mewujudkan good governance
bahkan bisa 6 biro eselon 2 untuk Kerja yang dipindahkan menjadi dan clean governance seperti yang
kita lakukan pembinaan menjadi Zona Interitas dapat tersistem dilakukan di Unit Kerja Biro yaitu
zona integritas.” ucap Totok. dengan baik. Oleh karena itu melalui 6 area perubahan. l hnm
Submit Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Online Tahap I Tahun 2019 di lingkungan Setjen dan BK DPR RI. Foto: Oji/JK
TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 69
TH. 2019 EDISI 179 PARLEMENTARIA 69
