Page 67 - MAJALAH 179
P. 67
SUPPOR TING
SY STEM
mahasiswa dan akademisi berperan
untuk mengabdi pada masyarakat.
Helmi, sapaan akrab Helmizar
mengungkapkan, pengabdian itu
bisa diwujudkan dengan penelitian
yang memiliki manfaat langsung
bagi masyarakat. Adanya penelitian
dari perguruan tinggi mengenai
objek penelitian, menurutnya
sangat penting, sehingga pihak
terkait dapat melihat output yang
dharapkan dari penggunaan
keuangan negara. Selain itu,
pengabdian mahasiswa dan
akademisi juga dapat dilibatkan
Kepala Pusat Kajian Anggaran BK DPR RI Asep Ahmad Saefuloh. Foto: Arief /JK dalam pengelolaan Bantuan
Operasional Sekolah (BOS).
Seperti yang diketahui, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Menurutnya, instansi pendidikan
Kajian Anggaran BK DPR RI Negara yang akan memberikan seringkali lemah dalam pembuatan
bertugas mendukung kelancaran analisis terhadap hasil laporan BOS.
pelaksanaan wewenang dan tugas pemeriksaan yang dilakukan BPK. Ia berharap mahasiswa yang
DPR RI pada fungsi anggaran. Kita harapkan ke depan kita bisa sedang melakukan Kuliah Kerja
“Jadi di setiap pembahasan APBN lebih aktif lagi (dalam mendukung Nyata (KKN) bisa diberdayakan
di AKD, nantinya akan ada teman- kinerja DPR RI),” harap Asep. untuk membantu memanajemen
teman dari Pusat Kajian Anggaran Dalam kesempatan berbeda, dana BOS. Pasalnya banyak
yang terlibat memberikan Kepala PKAKN DPR RI Helmizar sekolah yang kewalahan terhadap
dukungan berupa pendampingan. pada saat menggelar Kelompok aturan atau sistem baru dalam
Jadi kami harapkan ke depan bisa Diskusi Terarah (Focus Group pelaporan BOS yang telah dibuat
lebih aktif bukan hanya sekedar di Discussion) di sejumlah perguruan Kementerian Pendidikan dan
BK tapi juga di AKD di DPR,” jelas tinggi menuturkan, mahasiswa Kebudayaan. “Kita harap ada
Asep kepada Parlementaria. dan akademisi mempunyai peran pengabdian dari perguruan
Asep menuturkan, dukungan penting dalam pengawasan tinggi. Jadi ada mahasiswa
yang diberikan Pusat Kajian akuntabilitas publik, terlebih soal yang ditugaskan saat KKN di
Anggaran terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan negara. Ia suatu instansi pendidikan untuk
fungsi anggaran, yakni terkait mengaitkan hal itu dengan Tri memanajemen pengelolaan dana
dengan penyusunan rancangan Dharma Perguruan Tinggi, yakni BOS,” harap Helmizar. l tra/sf
anggaran, alokasi, dan juga
pelaksanaan yang lebih
menitikberatkan kepada fungsi
pengawasan. Sementara PKAKN
melakukan analisis terhadap hasil
pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK). Ia berharap ke
depannya BK DPR RI semakin aktif
dalam memberikan dukungan
kepada Anggota Dewan.
“Artinya, ketika pembahasan
APBN di AKD, Pusat Kajian
Anggaran sesuai dengan
peraturannya yaitu memberikan
dukungan dan pendampingan,
artinya kita mem-backup baik data
maupun analisis. Sementara Pusat
Kepala PKAKN DPR RI Helmizar. Foto: Jaka/JK
TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 67
TH. 2019 EDISI 179 PARLEMENTARIA 67
