Page 75 - MAJALAH 179
P. 75
SUMB ANG SARAN
menuntaskan agenda-agenda menggunakan isu-isu SARA pemerintahan Joko Widodo-
yang terbengkalai. Dalam dalam ajang kontestasi demokrasi Ma’ruf Amin tentu saja di satu
bidang legislasi misalnya, elektoral. Teladan dari segenap sisi memperkuat dukungan
DPR harus membuat kalkulasi elit politik demikian penting. politik pemerintahan di
yang terukur tentang Program Sebab faktanya, budaya bangsa parlemen. Namun, di sisi lain
Legislasi Nasional (Prolegnas). Indonesia masih patron-client. hendaknya tidak melemahkan
Kajian legislasi dapat dilakukan Rakyat mencontoh perilaku daya kritis DPR. Ke depan, DPR
secara terbuka yang melibatkan para pemimpinnya. Di sinilah harus tetap jadi “penyambung
partisipasi publik secara luas. DPR bisa memberikan teladan lidah” rakyat Indonesia. Dengan
DPR tidak lagi menekankan kepemimpinan. begitu, DPR dapat memulihkan
kuantitas, melainkan pada kualitas Ketiga, menciptakan stabilitas kepercayaan rakyat yang selama
kebijakan legislasi yang dihasilkan politik demi mewujudkan ini nyaris sirna.
dan berdampak positif bagi pembangunan ekonomi. Proses Kelima, komitmen terhadap
masyarakat. pembangunan nasional hanya bisa penyelanggaraan negara yang
Kedua, kembali merajut tercapai manakala iklim politik bersih dari praktik Korupsi,
persatuan dalam kebhinekaan. dalam negeri kondusif. Konsolidasi Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Salah satu dampak paling nasional dan persatuan menjadi Terkait korupsi, ICW mencatat
mencolok pemilu 2019 adalah kunci menghadapi gejolak dalam kurun waktu 2015-
terjadinya segregasi masyarakat. ekonomi, baik di level global 2019 total ada 254 anggota
Kendati pemilu 2019 sudah usai, dan nasional. Presiden Joko dan mantan anggota DPR
namun sebagian masyarakat Widodo dalam pidato perdananya RI serta DPRD ditetapkan
masih belum move on dan juga mengajak DPR membuat sebagai tersangka. Temuan
menerima hasil pemilu 2019. dua regulasi. Pertama UU cipta tersebut tentu saja membuat
Masalah segregasi inilah yang lapangan kerja dan kedua UU yang kita prihatin. Untuk mencegah
mendesak dan harus segera berpihak kepada UMKM. perilaku korupsi, seluruh
dituntaskan. Selain itu, Keempat, menjadi mitra anggota DPR RI periode 2019-
para elit politik strategis dan kritis 2024 perlu disegarkan kembali
juga harus pemerintah. memorinya. Bahwa salah satu
menunjukkan Masuknya tuntutan reformasi adalah
komitmen Gerindra penyelenggaraan negara yang
untuk tidak dalam bersih dari praktik KKN. l
poros
TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 75
