Page 73 - MAJALAH 133

Jenderal dalam rangka pengelolaan penting bagi meletakkan dasar-dasar Oleh karena itu, telah disusun
keuangan negera maupun dalam kebijakan dalam pengelolaan keuangan organisasi yaitu internal audit carter,
rangka cpaian kinerjanya,” kata Satya negara dan kinerja organisasi. (piagam pengawasan internal). Ini
Nugraha. Satya mengutarakan, yang harus adalah regulasi Peraturan Sekjen yang
Fungsi Irspektur Utama adalah dilaksanakan Irtama yaitu mempunyai merupakan komitmen terhadap fungsi
perumusan dan evaluasi Renstra perencanaan yang baik. Yang akan pengawasan internal.
Irtama, koordinasi dan pembinaan dilakukannya harus kuat karena Piagam pengawasan internal
tugas unit di lingkungan Irtama, ekspektasi dari keberadaan dari mengatur hal-hal yang terkait dengan
perumusan kebijakan pengawasan, inspektorat ini besar. perencanaan fungsi pengawasan
pelaksanaan pengawasan internal yang memungkinkan pengawas akan
terhadap kinerja dan keuangan melalui mengikuti standar penngawasan
Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan norma nasional dan internasional.
dan kegiatan pengawasan lainnya, “Membuka seluas-luasnya
pelaksanaan pengawasan untuk tujuan terhadap akses informasi dan data
tertentu atas penugasan Sekjen dan/ Irtama berperan sebagai kepada pengawas internal, sehingga
atau Pimpinan DPR RI, penyusunan Inspektorat melaksanakan fungsi
laporan hasil pengawasan, dan konsultan dalam pengawasan internal, maka seluruh
pelaksanaan administrasi Irtama. pengelolaan keuangan unit wajib membuka data dan
Selain itu, juga Inspektorat akan negara yang baik dan informasi,”katanya.
melakukan pengawasan lainnya. (as)
Pengawasan lain itu itu dapat dalam benar. Ada pergeseran
bentuk sosialisasi, bimbingan teknis paradigma fungsi dalam
terkait pengelolaan keuangan negara pengawasannya, tidak
maupun melakukan kinerja di Setjen
dan Badan Keahlian. lagi mencari kesalahan
Menurutnya, Irtama berperan tetapi lebih kepada
sebagai konsultan dalam pengelolaan memberikan peringatan
keuangan negara yang baik dan benar.
Ada pergeseran paradigma fungsi dini terhadap sistem
dalam pengawasannya, tidak lagi pengelolaan keuangan
mencari kesalahan tetapi lebih kepada negara.
memberikan peringatan dini terhadap
sistem pengelolaan keuangan negara.
“Jadi sudah memberikan sinyal
bahwa pada pengelolaan keuangan
negara itu ada loh po-
ten si terjadinya pe-
nyimpangan,” ung-
kapnya.
Prinsip pengelolaan
keuangan negara yang
baik, menurutnya
harus dikelola dengan
efektif, efisien, ekonimis
dan akuntabel.
Lebih lanjut dijelaskan, bahwa
tugasnya juga menjamin kualitas
disetiap unit-unit kerja, dengan
diberi nilai kualitasnya.
Oleh karena itu, perlu dan akan
terus membangun sistem akuntabilitas Foto: Jaka
pemerintah yang dimulai dari
perencanaan kinerja, pelaksanaan,
evaluasi, dan perbaikan. Maka Satya Nugraha

PARLEMENTARIA z EDISI 133 TH. XLVI - 2016 l 73