Page 26 - MAJALAH 176

KILAS AKHIR PERIODE

Cukai Plastik sesuatu. Jangan kita mencari yang
kecil, tetapi membunuh yang lebih
Jangan Beratkan Industri besar,” papar Azam.
Terkait pengendalian sampah
plastik, politisi F-Demokrat ini
menyarankan agar pemerintah
Wacana Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk lebih fokus kepada edukasi
memasukkan cukai plastik dalam APBN 2020 menuai reaksi kepada masyarakat bagaimana
mengelola sampah dengan bijak
beragam. Masyarakat meminta agar penerapan cukai plastik dan bisa menjadi nilai tambah.
itu benar-benar dipertimbangkan secara matang agar tidak ada “Masyarakat tidak bisa dilepaskan
sektor manapun yang dirugikan. begitu saja, harus ada edukasi dan
itu tugas pemerintah,” imbuhnya.
Sementara itu, Anggota
Komisi VI DPR RI Khilmi menilai
akil Ketua Komisi untuk itu. Pasti ada dasarnya, penerapan cukai plastik tidak
VI DPR RI Azam sebab ini terkait pertumbuhan akan efektif mengurangi sampah
Azman Natawijana industri juga. Jangan sampai plastik, jika pemerintah masih
berpandangan cukai ini justru mematikan membuka ruang masuknya
Wpenerapan industrinya,” kata Azam saat sampah plastik impor yang berasal
cukai plastik jangan sampai ditemui Parlementaria di Gedung dari negara – negara maju. “Cukai
memberatkan industri. Demikian Nusantara I DPR RI, Senayan, ini tidak akan berpengaruh pada
disampaikannya, menyoal wacana Jakarta, pertengahan Juli lalu. limbah plastik, karena negara
Menteri Keuangan Sri Mulyani Menurutnya, penerapan lain masih membuang sampah ke
Indrawati untuk memasukkan kebijakan cukai plastik akan kita,” terangnya.
cukai plastik dalam APBN 2020. berdampak negatif pada laju Khilmi menambahkan,
Namun, rencana ini mendapat pertumbuhan industri, khususnya kebijakan yang menyangkut lintas
penolakan dari Kementerian mamin. Dikhawatirkan, industri sektoral seharusnya dibahas
Perindustrian karena dinilai mamin tidak akan mampu secara bersama sehingga tidak
akan menghambat pertumbuhan bersaing dengan negara lain. menimbulkan pro dan kontra.
industri makanan dan minuman Disamping itu, lanjutnya, plastik “Harus ada koordinasi lintas
(mamin). juga sebenarnya sudah bisa didaur kementerian. Karena kita lihat di
“Kementerian Perindustrian ulang. “Harus ada keseimbangan pemerintah sekarang ini, sinergi
menolak tentu punya dasar jika pemerintah mau melakukan antara kementerian itu tidak ada,”
ungkap politisi F-Gerindra ini.
Ditemui di waktu berbeda,
Anggota Komisi XI DPR RI Eva
Kusuma menyarankan agar pelaku
industri mempertimbangkan
dampak penggunaan plastik
terhadap lingkungan, sebagai
bentuk tanggung jawab sosial
perusahaan kepada lingkungan.
Ia pun meminta pelaku industri
merespon penerapan cukai plastik
secara kreatif.
Momentum ini justru dapat
mendorong pelaku industri
untuk terus berinovasi dengan
menciptakan produk plastik yang
ramah lingkungan. “Industri kita
harapkan untuk meresponnya
dengan kreatif. Ini mendorong
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana. Foto: Jaka/Jk

26 PARLEMENTARIA EDISI 176 TH. 2019