Page 29 - MAJALAH 176
P. 29
KILAS AKHIR PERIODE
merugi, industri merugi,” ujarnya.
Sementara itu, pada tanggal 6
Agustus 2019, Komisi VII DPR RI
telah memanggil Plt. Direktur Utama
beserta jajaran Direksi PT. PLN
(Persero) guna mempertanyakan
kronologis seluruh kejadian
pemadaman listrik massal yang
terjadi diwilayah Jabodetabek,
Banten, dan Jawa Barat
“Keputusannya, kami akan
memantau investigasi PLN. Rapat
ini akan kami lanjutkan dalam
masa sidang berikutnya untuk
melakukan pendalaman. Kita
Tim Panja Limbah Komisi VII DPR melakukan inspeksi mendadak ke PT. Indorama Synthetics dan PT. Indorama Polycheme di
Purwakarta. Foto: Dep/Jk juga akan melihat sampai dimana
kejadian dan kasus ini bisa kita
terobosan itulah, penyiapan tersebut dijelaskan bahwa semua buka dan jelaskan kepada publik,”
perangkat kerangka hukum perusahaan yang akan membuang jelas wakil Ketua Komisi VII DPR
yang komprehensif dalam limbah wajib mengamankan RI Muhammad Nasir kepada awak
pengembangan Energi Baru dan limbahnya sampai proses terakhir, media usai melakukan pertemuan
Terbarukan (EBT) diharapkan dapat sehingga berdampak baik bagi tertutup dengan Plt. Dirut PLN dan
menjamin pengembangannya. lingkungan. jajaran Direksi PT. PLN (Persero) di
Gedung Parlemen.
PANJA LIMBAH LAKUKAN SIDAK PLN PERLU MILIKI SISTEM YANG Saat ini PLN tengah membentuk
Tim Panja Limbah dan Lingkungan MAMPU MINIMALISASI GANGGUAN tim, sambungnya, dan tim
Komisi VII DPR RI yang dipimpin LISTRIK tersebut sedang bekerja. Nasir
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Peristiwa pemadaman listrik menyampaikan, PLN nantinya
Muhammad Nasir melakukan secara luas di wilayah Jabodetabek akan melaporkan seluruh hasil
inspeksi mendadak (sidak) ke dan Jawa Barat pada hari Minggu investigasinya kepada Komisi VII.
beberapa lokasi di Indonesia, (4/8/2019) hendaknya dapat Selain dari PLN, tim investigasi
diantaranya yaitu ke PT. Indorama dijadikan sebuah pembelajaran. tersebut juga terdiri dari pihak-
Synthetics dan PT. Indorama PLN seharusnya memiliki sistem pihak lain yang direkrut oleh PLN
Polycheme di Purwakarta, Provinsi yang bisa meminimalisasi dampak untuk mendukung pelaksanaan
Jawa Barat, PT. Antam Kelola pemadaman berskala luas. investigasinya.
Tambang, PT. Berau Coal Energy, Demikian dikatakan Ketua Komisi “Kasus ini jangan sampai
sejumlah pabrik yang berada di VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu terulang kembali, karena sangat
Kawasan Industri Medan (KIM) dan menanggapi kejadian pemadaman merugikan masyarakat dan seluruh
Kabupaten Deli Serdang, Provinsi listrik massal tersebut. instansi yang memakai jasa PLN.
Sumatera Utara, serta Indocement “Saya mendorong supaya PLN Secara manajemennya mungkin
Cirebon. memiliki desain kalau ada masalah tidak bermasalah, tetapi mungkin
Nasir menegaskan, sidak hendaknya dampaknya jangan sistemnya yang akan diinvestigasi
tersebut bertujuan untuk melihat begitu luas, harus ada sistem yang untuk mengetahui apa hasilnya,”
pelaksanaan regulasi pengelolaan bisa mengatur,” kata Gus Irawan. tandasnya.
limbah yang dilakukan oleh Adapun sistem yang Terkait masalah kompensasi
perusahaan tersebut. Dalam dimaksudkan Gus Irawan adalah ganti rugi yang dialami konsumen,
operasional pengolahan limbah, cabang-cabang PLN harus bisa Nasir mengatakan, masalah
sebuah pabrik juga harus mengikuti mengantisipasi jika terjadi teknisnya diserahkan kepada pihak
aturan sesuai dengan ketentuan gangguan listrik sehingga tidak PLN. “Mengenai penyebab utama
Undang-Undang Nomor 32 Tahun menimbulkan masalah begitu luas. kejadiannya sendiri, hasilnya
2009 tentang Perlindungan dan “PLN harus belajar dari setiap baru akan diketahui secara pasti
Pengelolaan Lingkungan Hidup kejadian, ini sesuatu yang tidak kita setelah dilakukan investigasi,”
(PPLH). Dimana dalam UU harapkan, PLN merugi, masyarakat pungkasnya. l dep/es
TH. 2019 EDISI 176 PARLEMENTARIA 29
