Page 30 - MAJALAH 176

KILAS AKHIR PERIODE

Sepak Terjang Komisi VIII bangsa ini makin kompleks. Mulai
dari kemiskinan, keterpinggiran,
Menuai Apresiasi korban bencana, korban kekerasan
dan masalah kesenjangan
sosial, hingga perubahan sosial
ekonomi dan politik, globalisasi
dan revolusi industri 4.0 yang
Pada masa sidang Setali tiga uang dengan UU membawa dampak sosial yang luar
2019, Undang-Undang PIHU, Rancangan Undang- biasa,” ungkap Ali Taher.
Penyelenggaraan Ibadah Undang tentang Pekerja Sosial
Haji dan Umrah (UU PIHU) (RUU Peksos) juga turut disahkan TAMBAH 10.000 KUOTA HAJI
Pada tahun ini, tambahan 10 ribu
melalui Rapat Paripurna Masa
resmi disahkan. Persidangan I Tahun Persidangan kuota haji menjadi salah satu
2019-2020 dipimpin Wakil Ketua prestasi yang merupakan hasil dari
DPR RI Utut Adianto, pada awal diplomasi politik yang panjang
alam Rapat Paripurna
Penutupan Masa
Persidangan IV Tahun
2018 – 2019, Ketua DPR
DRI Bambang Soesatyo
sempat memberikan apresiasi
kepada Komisi VIII dan berpesan
agar sosialisasi undang-undang
tersebut kepada masyarakat tetap
dilakukan bahkan pada saat masa
reses.
Sebelum menjadi undang-
undang, RUU PIHU sempat
melewati proses panjang. Ketua
Komisi VIII DPR RI RI Ali Taher
Parasong menyatakan bahwa UU
PIHU ini menggantikan UU Nomor
13 Tahun 2008. Menurutnya,
pergantian itu perlu dilakukam
karena undang-undang tersebut
dipandang sudah tidak sesuai
dengan perkembangan saat
ini, terutama untuk menjawab
berbagai tantangan dalam
Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong menyerahkan laporan RUU PIHU kepada Pimpinan DPR RI. Foto: Andri/Jk
pelaksanaan ibadah Haji dan
Umrah saat ini.
“Komisi VIII DPR RI melakukan Agustus kemarin. UU Peksos oleh Pemerintah Indonesia
penataan dan perbaikan ini hadir sebagai jawaban atas kepada Pemerintah Kerajaan
manajemen penyelenggaraan permasalahan terhadap kebutuhan Arab Saudi. Meski demikian, Ali
ibadah haji dan umrah sehingga pekerja sosial yang jumlahnya baru Taher mengingatkan penambahan
jemaah haji dan umrah dapat sekitar 15.552 orang, yang saat ini kuota Haji juga harus terus diikuti
menunaikan ibadahnya dengan secara rasio perbandingannya 1 dengan persiapan teknis dan
khusyuk, tertib, aman, nyaman, berbanding 1000 PMKS, padahal legalitasnya.
dan mendapat haji yang mabrur,” idealnya 1 pekerja sosial melayani Sesaat sebelum mengikuti
ucap politisi PAN ini, seusai Rapat 100 PMKS (Penyandang Masalah Rapat Paripurna di Gedung DPR
Paripurna di Gedung Nusantara Kesejahteraan Sosial). RI, Senayan, Jakarta, pada awal
II DPR RI, Senayan, Jakarta, pada “UU ini makin mendesak, Mei lalu, Ali mengatakan DPR RI
akhir Maret lalu. mengingat masalah yang dihadapi sendiri telah mendesak Menteri

30 PARLEMENTARIA EDISI 176 TH. 2019