Page 35 - MAJALAH 176
P. 35
KILAS AKHIR PERIODE
dasar dan pemerintah pun wajib
membiayainya
Undang-Undang Sistem
Pendidikan Nasional sebagai
kebijakan pembaharuan
pendidikan menjadi landasan
hukum bagi pemerintah untuk
menyusun program atau kegiatan
yang terencana, terarah dan
berkesinambungan. Sehingga
keluaran pendidikan nasional
mampu menghadapi tantangan
dan perubahan kehidupan lokal,
nasional, dan global.
“Sayangnya, pada kenyataannya
berbagai regulasi tersebut belum
mampu mengatasi permasalahan Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih memimpin Tim Kunker mengunjungi perpustakaan di Kabupaten Kudus, Jateng.
pendidikan yang ada. Salah satu Foto: Eko/Jk
permasalahan yang sering ditemui
di daerah adalah kurangnya environmental sustainability. Apalagi (RUU) Ekonomi Kreatif, dalam
sarana dan prasarana. Hal itu sustainable tourism atau pariwisata penyusunannya komisi X memiliki
yang menyebabkan kualitas siswa berkelanjutan sudah menjadi isu semangat untuk mengembangkan
masih rendah, pengajar kurang global. perekonomian masyarakat dengan
profesional, jumlah guru yang “Indonesia sangat peduli terhadap cara memfasilitasi pelaku usaha
terbatas, dan biaya pendidikan pengembangan pariwisata yang untuk mengembangkan kreativitas.
yang mahal,” jelasnya. ramah lingkungan. Prinsipnya “Semangat undang-undang ini
Belum lagi terkait wajib adalah 3P, yakni People, Planet, bukan membatasi kreativitas, tetapi
belajar 12 tahun yang gratis, Prosperity, atau pemberdayaan memfasilitasi. Nah, memfasilitasi
peningkatan mutu kurikulum, masyarakat, kelestarian alam, dan apa? Semua yang memungkinkan
dan keterjangkauan pendidikan peningkatan kesejahteraan. Untuk difasilitasi dan riil. Jangan sampai
oleh masyarakat miskin, masih mewujudkan Indonesia menjadi kemudian undang-undang di-
menjadi permasalahan di daerah. destinasi wisata berkelanjutan kelas duk (disahkan) tapi tidak ada
Sementara dalam sila ke 5 dunia, harus melibatkan semua manfaatnya apa-apa, hanya
Pancasila menyatakan bahwa pihak, termasuk wisatawan yang kalimat-kalimat saja,” tegas Wakil
“Keadilan Sosial bagi seluruh berkunjung,” tegasnya Ketua Komisi X Abdul Fikri.
rakyat Indonesia”. Artinya Sementara di tengah maraknya Selain itu, pihaknya juga
bagaimana sistem pendidikan di pengembangan pariwisata era 4.0 bersikukuh agar pemerintah diberi
Indonesia berkeadilan bagi seluruh atau pariwisata generasi digital, mandat untuk memberi insentif
rakyat Indonesia. Sutan berharap sektor pariwisata bagi pelaku ekonomi kreatif
Indonesia dapat tumbuh dengan skala Usaha Mikro, Kecil dan
PERLU SINERGI KEMBANGKAN mengadopsi kebutuhan digitalisasi Menengah (UMKM). Di Pasal 22
PARIWISATA BERKELANJUTAN pemasaran wisata. Selain itu, ke ayat (1) disebutkan “Pemerintah
Indonesia menargetkan sektor depannya diharapkan terbangun dan/atau Pemerintah Daerah
pariwisatanya berada pada ekosistem pelaku usaha yang wajib memberikan insentif
peringkat ke-30 dunia pada memiliki kapasitas usaha wisata dan kemudahan kepada Pelaku
tahun 2019 ini. Menurut Wakil dengan pemanfaatan media digital Ekonomi Kreatif”.
Ketua Komisi X DPR RI Sutan sebagai sarana promosi dan Saat ini, RUU sudah memasuki
Adil Hendra, pilar keberlanjutan jejaring bisnisnya. tahap penyelesaian, diharapkan
lingkungan (environmental diakhir masa jabatan RUU dapat
sustainability) harus ditingkatkan, GENJOT LEGISLASI segera rampung dan dapat
sehingga perlu ada keterlibatan Pada bidang legislasi, tahun mewujudkan ekosistem yang
sektor publik, swasta, dan ini Komisi X sedang menyusun ideal untuk perkembangan ekraf
masyarakat untuk meningkatkan Rancangan Undang-Undang Indonesia. l rnm/es
TH. 2019 EDISI 176 PARLEMENTARIA 35
