Page 34 - MAJALAH 176

KILAS AKHIR PERIODE

Komisi X Kritisi Sistem lembaga lain. "Mestinya anggaran
20 persen untuk pendidikan
Pendidikan Indonesia fokus hanya untuk Kementerian
Pendidikan dan Kemenristekdikti.
kalau seperti ini terus potret
pendidikan Indonesia tidak akan
Selama Periode 2019, Komisi X DPR RI terus menjalankan berubah," jelasnya.
tugas dan kewajibannya dalam fungsi legislasi, anggaran, Wakil Ketua Komisi X DPR
dan pengawasan dalam kerangka representasi rakyat. Sesuai Abdul Fikri Fakih menjelaskan,
memasuki tahun 2019, bagi pelajar
ruang lingkupnya yang meliputi sektor pendidikan, olahraga, yang ingin mendaftar Perguruan
dan sejarah, mitra kerja Komisi X adalah Kementerian Tinggi Negeri (PTN) melalui jalur
Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata, Seleksi Bersama Masuk Perguruan
Kementerian Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan Nasional, Tinggi (SBMPTN), wajib mengikuti
Ujian Tulis Berbasis Komputer
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Bidang (UTBK) yang dilaksanakan oleh
Pendidikan Tinggi), serta Badan Ekonomi Kreatif. Lembaga Tes Masuk Perguruan
Tinggi (LTMPT) di bawah

eberapa bulan lalu
Komisi X membahas
anggaran dengan mitra
kerjanya. Ketua Komisi
BX DPR RI Djoko Udjianto
menyayangkan pengurangan
anggaran pada Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemendikbud), Kementerian
Pemuda dan Olahraga
(Kemenpora) dan Kementerian
Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi (Ristek Dikti)
"Bagaimana potret pendidikan
kita mau berubah kalau anggaran
dikurangi terus. Bagaimana SDM
(Sumber Daya Manusia) menjadi Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto. Foto: Oji/Jk
prioritas namun anggaran
untuk pemambangunan pemuda kita. Perguruan tinggi kita berada naungan Kementerian Riset,
dikurangi. Apakah pemerintah di urutan ke 600 di dunia. Jika Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
serius mau mengembangun SDM," disejajarkan dengan negara lain, (Kemenristekdikti).
keluhnya. pendidikan kita jauh sekali, ada
Indikator Dasar penyusuan di urutan 600 dunia. Dana riset PENDIDIKAN BERKEADILAN
Rancangan Anggaran Pendapatan dikurangi, jangan sampai kualitas TINGKATKAN KESEJAHTERAAN
dan Belanja Negara (RAPBN) kita tidak terarah," ucapnya. Masih banyaknya permasalahan
Tahun 2020 adalah peningkatan Indonesia memang memiliki di bidang pendidikan salah
SDM, namun anggaran Kemenpora anggaran pendidikan sebesar satunya karena minimnya
hanya Rp 1,4 triliun dan anggaran 20 persen dari APBN. Namun perhatian pemerintah. Amanat
Kemendikbud hanya Rp 34 triliun. menurutnya, dana tersebut Undang-Undang Dasar (UUD)
Belum lagi, lanjut Djoko, kalau tidak fokus kepada pendidikan Tahun 1945 Pasal 31 ayat 1 dan
melihat peringkat perguruan di Kemendikbud dan ayat 2 menegaskan bahwa setiap
tinggi Indonesia saat ini berada Kemenristekdikti saja, tetapi warga negara berhak mendapat
pada peringkat 600 di dunia. "Saya terbagi kepada pendidikan serta pendidikan. Setiap warga negara
prihatin melihat dunia pendidikan pelatihan di kementerian dan wajib mengikuti pendidikan

34 PARLEMENTARIA EDISI 176 TH. 2019