Page 33 - MAJALAH 176
P. 33
KILAS AKHIR PERIODE
UTANG BPJS KESEHATAN MASIH
JADI KENDALA
Utang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
kepada Rumah Sakit (RS) masih
menjadi masalah yang
menghambat operasional layanan
kesehatan bagi rakyat. Jumlahnya
pun tidak sedikit, per Januari 2019,
utang BPJS Kesehatan yang jatuh
tempo ke RS mencapai Rp 12,97
triliun, dengan liabilitas pelayanan
kesehatan dalam proses Rp 3,93
triliun. Angka itu pun belum
memperhitungkan pelayanan
kesehatan yang belum dilaporkan
yang sekitar Rp 17,53 triliun.
Utang ini tentunya sangat Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ermalena. Foto: Eko/Jk
mengganggu cash flow RS, sehingga
RS mengalami masalah dalam atau dengan kata lain RS bisa Penyelenggara Jaminan Sosial
menjalankan operasionalnya. berutang kepada bank untuk Kesehatan membayarkan utang
Dampak langsungnya adalah menutupi utang BPJS, menurut klaim jatuh tempo per April 2019
pelayanan kesehatan kepada Betti hal tersebut memang tidak senilai Rp 11 triliun kepada fasilitas
peserta terganggu. Anggota boleh terjadi. Karena dalam hal kesehatan rujukan tingkat lanjutan
Komisi IX DPR RI Betti Shadiq ini BPJS yang berutang pada RS (FKTRL). Pembayaran utang
Pasadigoe prihatin dengan utang tersebut dan bukan kewajiban RS sebesar Rp11 triliun ke Rumah
yang ditanggung BPJS Kesehatan. untuk berutang kepada bank untuk Sakit (RS) karena kehadiran PMK
Saat melakukan kunjungan kerja menutupi utang BPJS. Dalam Nomor 33 Tahun 2019. PMK itu
ke RSUP Dr. M Djamil, Padang, aturannya, BPJS juga tidak boleh pada prinsipnya memungkinkan
Sumatera Barat. berutang kepada bank. pemerintah membayar iuran
“Tidak bisa dipungkiri, defisit Saya sarankan agar pemerintah lebih cepat untuk tagihan 5 bulan
yang tengah dialami oleh BPJS ini menggunakan skala prioritas. ke depan bagi peserta Penerima
berdampak pada terlambatnya Misalnya ada program lain yang Bantuan Iuran (PBI).
pembayaran BPJS Kesehatan ke harus dikorbankan untuk menutupi Meskipun demikian, pemerintah
rumah sakit. Sehingga menjadi BPJS yang sangat dibutuhkan oleh dan BPJS Kesehatan, harus
kendala rumah sakit dalam seluruh masyarakat Indonesia,” tetap mencari solusi jangka
menjalankan operasionalnya,” ujar paparnya. panjang. Misalnya soal kenaikan
Betty saat mengikuti Kunjungan Terlepas dari adanya iuran peserta PBI, termasuk
Kerja Reses awal 2019. permasalahan utang BPJS merealisasikan Pasal 100 Perpres
Menurut Politisi dari Fraksi Kesehatan tersebut, menurut Betti 82 Tahun 2018 tentang pajak rokok
Partai Golkar ini, pihaknya akan tindakan preventif dan promotif pemda yang perlu dioptimalkan.
terus mendorong agar pemerintah juga perlu terus disosialisasikan Sebab, apabila mengacu iuran
melalui BPJS Kesehatan bisa segera kepada masyarakat. Karena dari peserta, tiap bulannya BPJS
menyelesaikan permasalahan seberapa besar anggaran yang Kesehatan hanya mengantongi Rp
utang ini. Pasalnya, bukan tidak diberikan negara untuk kesehatan 6,5 triliun - Rp 7,5 triliun. Padahal,
mungkin keterlambatan atau dan RS tidak akan cukup jika utang klaim ke RS rata-rata per
semakin banyaknya utang BPJS pemahaman masyarakat akan bulannya berkisar Rp 8 triliun.
Kesehatan kepada RS juga akan hidup sehat tidak ditingkatkan. Selain itu, pemerintah dan BPJS
berpengaruh terhadap pelayanan Dengan pola hidup sehat tentu Kesehatan harus tegas menarik
kepada masyarakat. akan mencegah masuknya iuran dari perusahaan swasta
Terkait adanya usulan agar RS penyakit. dan BUMN, termasuk kewajiban
bisa menggadaikan piutangnya Namun akhirnya, BPJS menjadi peserta program Jaminan
di BPJS Kesehatan kepada bank, Kesehatan atau Badan Kesehatan Nasional (JKN). l eko
TH. 2019 EDISI 176 PARLEMENTARIA 33
