Page 38 - MAJALAH 176

KILAS AKHIR PERIODE

“Dalam pelaksanaan fungsi
legislasi, DPR berpandangan agar
penyusunan legislasi ke depan
harus mendukung prioritas
pembangunan untuk meningkatkan
sumber daya manusia yang
berkualitas dan berdaya saing,”
papar Bamsoet, sapaan akrabnya
dalam sambutan di Gedung
Nusantara, Kompleks Parlemen,
Senayan, Jakarta, Agustus lalu.
Berkenaan dengan penyelesaian
tugas legislasi di penghujung
masa bakti periode ini, Bamsoet
melaporkan, DPR RI dan
Pemerintah tetap berkomitmen
untuk menyelesaikan sejumlah
Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas. Foto: Andri/Jk RUU secara optimal. Beberapa RUU
yang diharapkan dapat diselesaikan
Membentuk Produk pada masa sidang ini, antara lain;
RUU Sumber Daya Air, RUU Pekerja
Legislasi Secara Sosial, dan RUU Ekonomi Kreatif.
Sementara itu, Anggota Badan
Legislasi (Baleg) DPR RI Firman
Realistis dan Berkualitas Soebagyo mengusulkan agar
Program Legislasi Nasional
(Prolegnas) yang akan datang
disusun secara realistis. Pernyataan
Penyusunan program legislasi secara realistis sudah tersebut menyikapi pidato Presiden
menjadi kesepahaman banyak pihak, baik dari DPR RI atau Joko Widodo pada Sidang Bersama
pun Perintah keduanya sepakat bahwa pembentukan 16 Agustus lalu di DPR RI. Firman
undang-undang bertujuan menjawab permasalahan dan mengharapkan pada periode yang
akan datang hendaknya tidak ada
memberikan solusi guna kemajuan bangsa. undang-undang yang tumpang
tindih.
“Program legislasi nasional ke
aka untuk DPD RI, melainkan merupakan depan tidak perlu terlalu banyak
memaksimalkan daftar RUU yang diharapkan seperti sekarang-sekarang ini,
kinerja legislasi, DPR dapat memenuhi harapan dan yang akibatnya adalah tidak
RI berpandangan rasa keadilan masyarakat. Dengan terselesaikan, yang kedua, toh
Mbahwa penyusunan demikian, capaian legislasi yang selesai tapi tidak sesuai dengan
Program Legislasi Nasional ingin dihasilkan melalui Prolegnas kebutuhan,” ungkap Firman saat
(Prolegnas) sebagai instrumen akan lebih terukur, realistis secara Rapat Baleg Pengesahan Jadwal
perencanaan program kuantitas, dan berkualitas. Masa Persidangan I 2019-2020, di
pembentukan Undang-Undang Ketua DPR RI Bambang Soesatyo Ruang Rapat Baleg, Nusantara I,
harus dilaksanakan secara menyampaikan, ke depannya Senayan, Jakarta.
terencana, sistematis, terarah, produk legislasi yang disusun Lebih lanjut, dia menyarankan
terpadu, dan menyeluruh sesuai oleh DPR RI akan mendukung agar dalam penyusunan legislasi
dengan kebutuhan hukum pembangunan sumber daya yang akan datang, seyogyanya ada
masyarakat. manusia (SDM) yang unggul. pertemuan antara Baleg dengan
Prolegnas bukanlah sekadar Hal ini sesuai dengan program pemerintah untuk merumuskan
daftar judul RUU yang diusulkan pemerintah yaitu “SDM Unggul, apa rencana kerja pemerintah pada
oleh DPR RI, Pemerintah, dan Indonesia Maju”. lima tahun ke depan, sehingga

38 PARLEMENTARIA EDISI 176 TH. 2019