Page 37 - MAJALAH 176
P. 37
KILAS AKHIR PERIODE
politisi Partai Gerindra itu, No. 70/P/HUM/2013 perihal
dapat menggambarkan daya menetapkan kembali barang hasil
tahan ekonomi nasional dalam pertanian (selain kelapa sawit,
menghadapi gejolak eksternal buah, dan sayuran) dan hasil
yang ada, karena diperkirakan perkebunan sebagai Barang Kena
tahun 2020 ekonomi global masih Pajak (BKP).
penuh dengan ketidakpastian. “Selain itu, kalau kita lihat
“Karena perang dagang dari tingkat pendapatan petani
Amerika-China serta fluktuasi kita itu rata-rata mereka kan
harga komoditas berdampak tidak termasuk dalam PTKP
pada perekonomian Indonesia. (Penghasilan Tidak Kena Pajak),
International Monetary Fund kalau tidak masuk PTKP tentunya
(IMF) pun menurunkan proyeksi PPN-nya (Pajak Pertambahan
pertumbuhan ekonomi global Nilai) harusnya dibebaskan,
Anggota Komisi XI DPR RI RI Heri Gunawan. Foto: Tasya/Jk dari 3,5 persen menjadi 3,3 karena menyangkut petani yang
persen pada 2019,” terang Heri. pendapatannya rendah. Kalau
Dengan adanya situasi pedagang hortikultura atau
berbentuk fisik. Pada UU yang ekonomi global yang fluktuatif, pedagang hasil bumi lain lagi,”
lama mendefinisikan dokumen maka penggunaan RAPBN yang jelas Andreas.
sebagai kertas yang berisi tepat sasaran wajib dilakukan Terkait dengan pengawasan,
tulisan yang mengandung arti pemerintah. Komisi XI DPR RI, Andreas menilai masih banyak
dan maksud tentang perbuatan, lanjut Heri, dipastikan akan terus terjadi pseudo-economic atau
keadaan, atau kenyataan bagi mengawal RAPBN ini agar dapat sektor ekonomi informal
pihak yang berkepentingan. dimanfaatkan secara maksimal yang tidak bisa di-collect
Dari sisi anggaran, Komisi oleh masyarakat. pajaknya. Selain itu, terdapat
XI juga telah bersikap kritis Dari fungsi pengawasan, juga kesenjangan (gap) dalam
sekaligus mendorong agar Anggota Komisi XI DPR RI pendapatan pajak saat ini. “PDB
RAPBN 2020 dapat berjalan tepat Andreas Eddy Susetyo meminta kita kan selalu meningkat.
sasaran dan kredibel. Karena pemerintah untuk melihat sektor Kenapa PPN kita tidak meningkat
itu, dalam pembahasan dan pertanian mana saja yang harus selaras dengan peningkatan PDB.
pelaksanannya, Komisi XI turut dikenakan pajak. Jangan sampai Ini yang disebut dengan PPN gap.
serta memberikan pengawalan kedepannya pajak justru menjadi Bisa karena pembebasan tadi, ini
dan dukungan. penghambat merugikan petani. kan kalau untuk sektor pertanian
Anggota Komisi XI DPR RI Menurutnya, hasil bumi seperti paling dapat berapa, berarti ada
Heri Gunawan mengingatkan palawija dan rempah-rempah sektor-sektor lain yang belum
pemerintah agar mengantisipasi tidak perlu dikenakan wajib bisa di-collect. Ini yang harus kita
adanya deviasi-deviasi dengan pajak. lihat,” tambahnya.
menciptakan bantalan fiskal “Yang penting bagi kita, harus Pada prinsipnya, Pemerintah
yang proporsional. Pemerintah ada kebijakan dimana saja sektor dan DPR RI harus melihat
harus dapat memastikan bahwa yang dibebaskan dam dimana komoditas pertanian mana
RAPBN 2020 dikelola secara saja sektor yang masuk dalam yang bisa dibebaskan pajaknya.
fokus, terarah, bisa tepat sasaran, tax expenditure atau belanja “Komoditas kita yang besar
dan manfaat bisa dirasakan oleh perpajakan. Inilah yang harusnya kan diantaranya sawit, kalau
masyarakat. Heri menyoroti diputuskan dan dibahas bersama sawit tentu bisa kita hitung, dan
kontribusi APBN terhadap produk DPR. Sektor-sektor mana yang masih layak untuk dikenakan
domestik bruto (PDB) relatif diberikan prioritas, sektor mana PPn. Kalau pertanian seperti
kecil, sekitar 14,5 persen dari yang tidak diberikan,” jelas bahan pokok ini yang seharusnya
PDB. Andreas. tidak dikenakan. Kalau masih
Sehingga perlu menciptakan Dalam raker tersebut, Komisi dikenakan, petaninya bisa
ekosistem yang baik agar XI DPR RI menerima penjelasan menunjukkan kalau itu harusnya
sektor swasta bisa tumbuh dan Menteri Keuangan atas tidak dikenakan,” pungkas
berkembang. perubahan PP No. 61 Tahun 2015 legislator dapil Jawa Timur V ini.
Sebaiknya APBN 2020, lanjut akibat putusan Mahkamah Agung l hs/es
TH. 2019 EDISI 176 PARLEMENTARIA 37
