Page 36 - MAJALAH 176

KILAS AKHIR PERIODE

Senantiasa Tingkatkan anggota Komisi XI yang bertugas
di Panja, diutamakan yang punya
Kualitas Fiskal keluangan watu untuk melakukan
pembahasan di Panja.
Soepriyatno juga meminta
kepada Menkeu untuk menunjuk
pejabat di jajaran Kemenkeu
Selama rentang waktu Januari hingga Agustus 2019, Komisi XI untuk menjadi Ketua Panja
telah menjalankan tugas-tugas konstitutional yang didalamnya RUU Bea Materai dari pihak
menghasilkan produk legislasi, anggaran dan pengawasan. Pemerintah. Sementara itu
Adapun, hal ini dengan tujuan agar pengelolaan kebijakan fiskal Sri Mulyani menyampaikan,
yang efektif bermanfaat untuk masyarakat banyak. penanggung jawab dari Kemenkeu
ada delapan, yang diketuai Dirjen
Pajak Robert Pakpahan sebagai
koordinator, dan Staf Ahli Menkeu
i bidang legislasi, sesuai dengan kondisi zaman. Bidang Kepatuhan Pajak Suryo
Komisi XI tengah Selanjutnya DIM RUU Bea Utomo sebagai Wakil Koordinator,
berupaya mengejar Materai diserahkan secara simbolis dan enam lainnya sebagai
pembahasan RUU ke Menkeu dan Perwakilan dari anggota.
DBea Materai, Komisi Kementerian Hukum dan HAM. Salah satu problem dalam
XI pun telah menyetujui Daftar Proses Pembahasan RUU Bea pengenaan Bea Materai adalah
Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Materai dalam rapat-rapat Panja dokumen digital non-kertas
tersebut. Pengesahan ini diambil akan dipimpin Wakil Ketua Komisi yang lazim digunakan saat ini.
saat rapat kerja yang dimpimpin XI DPR RI Soepriyatno. Dia pun Namun, UU No. 13 tahun 1985
oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR meminta kepada Kapoksi di hanya membatasi objek Bea
RI Soepriyatno bersama dengan Komisi XI untuk menyerahkan Meterai pada dokumen kertas dan
Menteri Keuangan Sri Mulyani
Indrawati dan perwakilan
Kementerian Hukum dan HAM di
Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
“Selanjutnya kami menanyakan
kepada Komisi XI DPR RI, apakah
DIM RUU Bea Materai ini dapat
disahkan sebagai bahan acuan
dalam pembahasan tingkat panja,
apakah dapat disetujui?” tanya
Soepriyatno. Jawaban “setuju”
para anggota Komisi XI dan
ketukan palu menjadi penanda
pengesahan.
Soepriyatno mengungkapkan,
DIM RUU Bea Materai terdiri dari
218 DIM dengan rincian 111 DIM
tetap, 77 DIM perubahan, dan
30 DIM usulan baru. Pemerintah
melalui Kemenkeu mengusulkan
kenaikan tarif Bea Materai dari
Rp 3.000 dan Rp 6.000 menjadi
satu harga yaitu Rp 10.000. Bea
Materai yang ada dalam UU No.13
Tahun 1985 belum pernah
mengalami perubahan sejak
diundangkan, sehingga tidak
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno berdialog dengan Menteri Keuangan RI. Foto: Eno/Jk

36 PARLEMENTARIA EDISI 176 TH. 2019