Page 31 - MAJALAH 176
P. 31
KILAS AKHIR PERIODE
Agama agar menyiapkan langkah- KRITISI MENURUNNYA ANGGARAN Timur, pada akhir Juli lalu.
langkah strategis tahun ini terkait KEMENTERIAN KPPPA DAN BNPB Tidak hanya KPPPA, Wakil
penambahan kuota Haji tersebut. Pertengahan Juni lalu, Komisi Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik
Dari aspek legalitas, Pemerintah VIII DPR RI sempat menolak Mudjahid juga menyayangkan
Arab Saudi sudah mengeluarkan Pagu Indikatif Kementerian turunnya pagu anggaran Badan
nota diplomatik soal penambahan Pemberdayaan Perempuan dan Penanggulangan Bencana
kuota. Aspek legalitas seperti ini Perlindungan Anak (KPPPA) Nasional (BNPB), yang selama
harus disambut dengan baik. tahun 2020 yang disampaikan 5 terakhir terus menunjukkan
Sementara persiapan aspek Menteri PPPA karena dinilai kecenderungan yang menurun.
teknis dari penambahan kuota terlalu kecil, yakni sebesar Rp Pada tahun 2015, BNPB mendapat
ini adalah pemondokan dan 236 miliar berdasar RAPBN dan pagu anggaran sebesar Rp 1,661
asrama haji, baik di Tanah RKA-RKP K/L Tahun Anggaran triliun. Anggaran terus mengalami
Air maupun selama berada di 2020. Jumlah ini menurun drastis penurunan menjadi Rp 614 miliar
Mekkah dan Madinah. Dengan sebanyak 52 persen atau sekitar pada tahun 2019, dan Rp 450
penambahan 10 ribu jemaah Haji, Rp 257 miliar dari pagu anggaran miliar untuk TA 2020. Padahal
butuh penambahan kapasitas tahun 2019 lalu. Anggota Komisi kebutuhan tambahan anggaran
pemondokan pula. Itu yang VIII DPR RI Rahayu Saraswati BNPB untuk TA 2020 mencapai Rp
perlu segera disiapkan dari Dhirakanya Djojohadikusumo 689 miliar.
penyelenggaraan Haji tahun ini. mengatakan perlunya peninjauan Dalam Rapat Dengar Pendapat
Dari aspek anggaran, sebut Ali, ada ulang terhadap anggaran ini. (RDP) Komisi VIII DPR RI dengan
banyak penghematan yang sudah “(Anggaran) Ini harus ditinjau Kepala BNPB Doni Monardo di
dilakukan DPR RI dan pemerintah. ulang oleh Pemerintah dan kami Gedung RI, Senayan, Jakarta,
“Dari aspek anggaran sudah meminta secara resmi pertengahan Juli lalu, bahkan
memerlukan dana kurang lebih kepada Kementerian Keuangan semua Anggota Komisi VIII DPR
Rp 350 miliar. Dana itu dapat dan Bappenas untuk minimal RI menyatakan prihatin terkait
penghematan dari akomodasi memberikan pengajuan kepada menurunnya anggaran ini. “Kita
di Mekkah dan Madinah sekitar Komisi VIII melalui Kementerian prihatin dengan penurunan
Rp 50 miliar. Penghematan dari PPPA, (anggaran tahun 2020) anggaran ini. Padahal kita tahu
pengadaan uang riyal kurang lebih disamakan dengan tahun ini jumlah bencana secara kuantitas
Rp 60 miliar. Penghematan lain- minimal,” tegas Sara, sapaan dan kualitas meningkat dan
lain kurang lebih Rp 50 miliar. akrabnya, saat mengikuti sangat mengganggu keberhasilan
Sisanya Rp 185 miliar dibebankan Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII pembangunan,” pungkas Sodik.
kepada APBN. Ini jadi tanggung DPR RI ke Samarinda, Kalimantan l alw/es
jawab Kemenag dan Kemenkeu,”
jelas politisi PAN tersebut, seraya
menambahkan, penambahan 10
ribu jemaah hanya untuk program
haji regular.
Selain tambahan kuota
haji, Komisi VIII bersama
Kementerian Agama (Kemenag)
Republik Indonesia juga telah
berhasil mengesahkan Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji
(BPIH) tahun 2019/1440 Hijriah,
sebesar Rp 35.235.602 per jemaah.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI
Ace Hasan Syadzily menyebutkan
bahwa DPR RI bersama pemerintah
telah berkomitmen untuk
menyelesaikan satu pembahasan
serius bagi kenyamanan jemaah
Haji Indonesia yaitu BPIH.
Anggota Komisi VIII DPR RI Rahayu Saraswati. Foto: Arief/Jk
TH. 2019 EDISI 176 PARLEMENTARIA 31
