Page 39 - MAJALAH 176

KILAS AKHIR PERIODE

regulasi atau undang-undang yang dengan daftar infentarisir masalah undang yang menjadi inisitif
dibutuhkan dalam rangka untuk terhadap sebuah Rancangan masing-masing pihak. Hal ini
mengawal program pemerintahan Undang-Undang. juga sebagai amanat konstitusi
ke depan bisa tepat sasaran dengan “Kalau DPR yang mengusulkan negara dan perintah Undang-
visi-misi pemerintahan. itu artinya DIM-nya daftar Undang Nomor 12 Tahun 2011
Sementara itu, Wakil Ketua Baleg infentarisasi masalahnya harus tentang Pembentukan Peraturan
Totok Daryanto yang memimpin dari Pemerintah. Kalau Pemerintah Perundang-Undangan, serta
rapat, menilai usulan tersebut yang mengusulkan sebuah Undang-Undang Nomor 2 Tahun
bagus. Totok menjabarkan, nantinya Rancangan Undang-Undang, 2018 tentang Perubahan Kedua
di tingkat eksekutif ada badan inisitif pemerintah, maka daftar tentang MD3.
semacam perencana dan pengendali infentarisasi masalahnya harus Legislator dapil Jawa Timur
legislasi. Sebelum penyusunan dari DPR. Pasti jadi lebih banyak IV itu memaparkan saat ini
prolegnas yang akan datang, ada karena ada 10 Fraksi di DPR,” jelas perkembangan pencapaian
tahapan di awal masa penyusunan, Supratman. Prolegnas Rancangan Undang-
koordinasi antara kedua lembaga
yakni legislasinya eksekutif dan
legislasinya DPR RI bertemu untuk
menetapkan strategi penyusunan
undang-undang yang sesuai dengan
visi misi Presiden.
Di lain pihak Ketua Badan
Legislasi DPR RI Supratman Andi
Agtas menjelaskan tentang proses
legislasi yang terjadi di DPR. Dia juga
mengingatkan kembali tantang Pasal
5 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia, yang mengatur
tentang kewenangan membentuk
undang-undang ada pada DPR tapi
pembahasannya harus bersama
dengan Pemerintah.
“Pasal 5 Undang-Undang Dasar
menyatakan bahwa kewenangan
membentuk undang-undang itu,
Wakil Ketua Baleg DPR RI Totok Daryanto. Foto: Oji/Jk
dulu kan di tangan Presiden, setelah
reformasi di tangan DPR, tetapi
pembahasannya harus bersama- Sementara itu, Wakil Ketua Undang Prioritas tahun 2019
sama dengan pemerintah. Kalau Baleg DPR RI Arif Wibowo yang telah disahkan menjadi
dalam pembahasan pemerintah tidak mengajak Pemerintah dan DPD RI undang-undang. Terdapat tiga
hadir gak jadi undang-undang,” untuk berperan aktif agar target rancangan undang-undang dan
papar Supratman pada Agustus 2018. Prolegnas 2019 bisa dicapai hingga tiga rancangan undang-undang
Dia juga memberikan penjelasan lebih dari 50 persen. Dia pun komulatif terbuka. Sedangkan yang
tentang proses legislasi yang masih menyadari capaian legislasi saat ini sedang menunggu surat presiden
ada hambatan. Menurut kententuan masih sangat rendah, lebih kurang (Surpres) ada empat rancangan
undang-undang bahwa setelah 18 persen dari program yang sudah undang-undang.
DPR mengirimkan surat tentang ditetapkan sebanyak 55 rancangan “Yang masih dalam penyusunan
Rancangan Undang-Undang kepada undang-undang. di DPR, DPD, maupun di
Presiden, maka dalam waktu 60 Untuk itu perlu ada pandangan Pemerintah ada 15 rancangan
hari Presiden wajib mengeluarkan dan sikap bersama antara DPR, undang-undang, dan sedang dalam
Surat Presiden dalam bentuk Pemerintah dan DPD. Sekaligus proses harmonisasi di DPR ada dua
penugasan kepada menteri, siapa mempertegas komitmen antara rancangan undang-undang,” jelas
yang ditugaskan dalam membentuk ketiga pihak tentang penyelesaiaan politisi Fraksi Partai Demokrasi
undang-undangnya dilampiri pembahasan rancangan undang- (PDI) Perjuangan itu. l eko/es

TH. 2019 EDISI 176 PARLEMENTARIA 39