Page 44 - MAJALAH 176

KILAS AKHIR PERIODE

MKD Sinergi Jaga tidak akan mengintervensi. Baik
itu terkait proses hukum yang
Kode Etik Dewan tengah dilakukan aparat penegak
hukum, ataupun proses penegakan
kode etik yang tengah dilakukan
oleh MKD terhadap Anggota
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Dewan,” kata Wakil Ketua MKD
adalah salah satu Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI Tb Soenmandjaja kepada
Parlementaria.
yang bertujuan menjaga serta menegakkan Soenmandjaja mengatakan,
kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai sebagai Pimpinan MKD yang
lembaga perwakilan rakyat. juga Anggota DPR RI, tentu
memiliki unsur subyektifitas.
“Kalau Kepolisan dan Kejaksaan
Timggi beserta masyarakat luas
PR RI dihadapkan pada (Kejati), dalam melaksanakan tata tentu akan lebih obyetif. Yang
situasi dimana citra beracara. MKD memprogramkan kedua, daya jangkau kita sangat
lembaga perwakilan kunjungan kerja ke Polda dan terbatas hanya di DPR saja,” kata
tidak sepenuhnya Kejati seluruh Indonesia, dalam Soenmandjaja saat Kunjungan
Ddipandang baik oleh rangka mensosialisasikan dan Kerja MKD dalam rangka
rakyat, di tengah kondisi sosial menyampaikan tentang kode etik, sosialisasi kode etik dan tata
dan politik yang dinamis, dan pedoman kerja dan tata beracara beracara MKD di Polda Sulawesi
tuntutan masyarakat terhadap MKD serta Undang-Undang Selatan.
peningkatan kinerja wakil rakyat. tentang MD3 yang berkaitan Selain Sulsel, selama setahun
MKD terus berupaya membangun dengan MKD. terakhir MKD juga melaksanakan
sinergi dengan aparat penegak “Salah satu lembaga yang Kunker ke Provinsi Nusa Tenggara
hukum, baik di pusat maupun di sering terdapat irisan dalam Barat, Jawa Tengah, Bangka
daerah, guna menjaga kode etik pelaksanaan tugas ini diantaranya Belitung, Sulawesi Utara, Sulawesi
anggota dewan di daerah. Karena adalah Kepolisian dan Kejaksaan Tenggara, Kalimantan Selatan,
itulah, MKD terus memberikan Tinggi. Meski demikian, kami dan Lampung. Diharapkan dengan
pemahaman tentang pentingnya
penegakan etika dan kerja sama
yang baik kepada institusi penegak
hukum.
Dalam menjalankan tugasnya,
MKD bisa melakukan kerja sama
dengan lembaga lain, termasuk
aparat penegak hukum. Hal
tersebut tertuang dalam ketentuan
pasal 122A Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Perubahan UU Nomor 17 Tahun
2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan
DPRD (MD3), yang isinya MKD
dalam melaksanakan tugas, fungsi
dan wewenang dapat bekerja sama
dengan lembaga lain.
Kerja sama ini dapat dilakukan
terutama dengan lembaga yang
terdapat irisan dalam pelaksanaan
tugas masing-masing. Untuk
itu, MKD akan melibatkan unsur
Polri dan Kejaksaan Tinggi
Wakil Ketua MKD DPR RI Tb. Soenmandjaja. Foto: Arief/Jk

44 PARLEMENTARIA EDISI 176 TH. 2019