Page 48 - MAJALAH 176
P. 48
KILAS AKHIR PERIODE
BAKN Dalami Temuan BPK
Mengawali tahun 2019, kerja. Lembaga-lembaga eksekutif Negara (BAKN) Willgo Zainar
Badan Akuntabilitas daerah harus menindaklanjuti mengatakan bahwa inspektorat
hasil temuan BPK itu. Untuk
daerah harus lebih proaktif
Keuangan Negara (BAKN) Pemerintah Provinsi Banten, melakukan pembinaan dan
DPR RI mengunjungi beberapa tahun 2015 terdapat tiga temuan pengawasan pengelolaan dana
provinsi diantaranya Provinsi kerugian sebesar Rp 900,2 juta, desa.
Willgo menyampaikan itu
Banten untuk menindaklanjuti tahun 2016 ada empat temuan saat memimpin rapat dengar
senilai Rp 2,9 miliar, dan tahun
temuan BPK RI. 2017 terdapat satu temuan dengan pendapat akhir Januari lalu.
nilai kerugian sebesar Rp 65,53 Mitra kerja yang diundang
juta. adalah Dirjen Perimbangan
da temuan kerugian Keuangan Kemenkeu, Deputi
negara yang PENGELOLAAN DANA DESA JADI Bidang pengembangan Regional
harus diselesaikan PERHATIAN Kementerian PPN/BAPPENAS,
laporannya. Belum Inspektorat daerah harus bekerja Dirjen Bina Pemerintahan
A100 persen temuan maksimal, tidak saja mengawasi, Desa Kemendagri, Dirjen
itu ditindaklanjuti. Wakil Ketua tapi lebih dari itu memberikan Perlindungan dan Jaminan
BAKN Willgo Zainar menyerukan pendampingan kepada aparatur Sosial Kemensos, Dirjen
agar BPK Banten mengajak DPRD desa dalam memanfaatkan Pembangunan dan
provinsi dan kabupaten di Banten dana desa. Pasalnya banyak Pemberdayaan Masyarakat Desa
untuk mengawasi rekomendasi aparat desa takut menggunakan Kemendes dan PDTT, serta
BPK. dana desa. Wakil Ketua Badan Forum Kades se-Provinsi NTB
Masa tindak lanjut itu 60 hari Akuntabilitas Keuangan di Gedung DPR RI.
Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto berfoto bersama pimpinan BAKN DPR RI. Foto: Arief/Jk
48 PARLEMENTARIA EDISI 176 TH. 2019
