Page 45 - MAJALAH 176
P. 45
KILAS AKHIR PERIODE
Senayan, Jakarta. Hadir sejumlah
narasumber dan ratusan peserta
meramaikan seminar nasional ini.
Saat membuka seminar ini, Wakil
Ketua MKD DPR RI Adies Kadir
mengajak seluruh peserta seminar
agar dapat menjunjung tinggi adab
etika dan moral dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.
Politisi Partai Golkar itu
berharap dengan adanya
penyelenggaraan seminar ini,
sekaligus menjadi upaya MKD
dalam rangka memperbaiki dan
merekonstruksi lembaga etik di
Indonesia bisa segera terwujud.
Selain itu ia menginginkan
adanya satu output atau aturan
yang mengatur agar lembaga
etik berperan pada lembaga dan
Wakil Ketua MKD DPR RI Adies Kadir. Foto: Andri/Jk institusi di Indonesia. Menurutnya,
agar seluruh lembaga etik dapat
Kunker ini, MKD mendapat aspirasi mengenai kode etik dan berperan lebih baik, maka hal-hal
masukan dan bersinergi, serta pelanggaran hukum. Menurutnya, pengaturan di dalamnya perlu
membangun kerja sama yang baik pelanggaran kode etik belum tentu segera dirumuskan ke dalam suatu
dalam rangka menjaga tindakan melanggar hukum, sedangkan peraturan undangan.
atau perilaku di luar kepatutan dan pelanggaran hukum sudah pasti “Agar semuanya berjalan di
kepantasan yang dilakukan oleh melanggar kode etik. koridornya masing-masing, jadi
Anggota-Anggota Dewan. “Etika itu sangat luas dan kita ingin ada suatu output yang
Soenmandjadja menyampaikan subjektif sifatnya. Karena itu bisa dijadikan satu aturan di dalam
dari 560 Anggota Dewan berasal jangan sampai nanti ada perilaku suatu peraturan perundang-
dari 77 daerah pemilihan seluruh Anggota Dewan yang secara undangan, tentang bagaimana
Indonesia. “Jadi ketika yang etika dia mengganggu marwah lembaga etik di lembaga-lembaga
bersangkutan di dapilnya memiliki kehormatan Dewan maupun negara entah itu di eksekutif dan
masalah-masalah yang berkenaan sebagai Anggota Dewan. Walaupun legislatif ke depan. Semuanya
dengan hukum ataupun terutama tidak setiap pelanggaran etika harus sesuai pada tempatnya, dan
dengan etika, maka MKD sangat itu berdampak hukum, tapi besar dipertimbangkan untuk menjadi
peduli dan sekaligus juga mohon kemungkinan ada ekses terhadap bagaimana kita pejabat publik ini
bantuan baik pada Kapolda dan hukum, karena melanggar hukum mempunyai etika yang baik,” kata
jajarannya maupun Kajati dan sudah pasti melanggar etika. Tapi Legislator dapil Jawa Timur I itu.
jajarannya,” tandas politisi Partai kalau ada masalah dengan hukum, Adies menjelaskan, lembaga
Keadilan Sejahtera (PKS) itu. kami persilahkan Kejaksaan dan etik sendiri terbagi menjadi dua,
Lebih lanjut Soenmandjaja Polri untuk memproses,” ujar yaitu lembaga etik internal dan
menjelaskan, Kunker ke sejumlah legislator dapil Jawa Barat V itu. eksternal. Adies menambahkan,
daerah itu sekaligus untuk aturan yang ada saat ini hanya
menyerap aspirasi dari jajaran MKD GELAR SEMINAR PERAN mengatur lembaga etik eksternal,
Polda dan Kejati guna memperkaya LEMBAGA ETIK yaitu Komisi Yudisial, Ombudsman
pembahasan Memorandum of Awal Oktober 2018, MKD RI, dan Kompolnas. Tetapi untuk
Understanding (MoU) antara menggelar Seminar Nasional aturan lembaga etik internal seperti
MKD dengan Polri dan Kejaksaan bertema “Peran Lembaga Mahkamah Kehormatan Hakim di
Agung, mengenai wewenang Etik Dalam Mengawasi dan Mahkamah Agung, Komite Dewan
MKD dan lembaga penegak Menjaga Perilaku Etik Pejabat Etik di KPK dan juga MKD di DPR
hukum. Pihaknya terus menggali Publik”, di Kompleks Parlemen, RI itu belum ada aturannya.l sf/es
TH. 2019 EDISI 176 PARLEMENTARIA 45
