Page 49 - MAJALAH 176
P. 49
KILAS AKHIR PERIODE
Tim Kunjungan Kerja BAKN DPR RI dipimpin Wakil Ketua Willgo Zainar bersama Gubernur Banten. Foto: Geraldi/Jk
PELATIHAN PENGELOLAAN DANA BAKN VERIFIKASI IPHPS DI BAKN TEMUI UTUT ADIANTO
DESA MINIM BOYOLALI Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy
BAKN DPR RI mengunjungi BAKN DPR RI berkunjung ke Susetyo beserta pimpinan dan
Provinsi NTB untuk melihat Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, anggota lainnya menemui Wakil
dari dekat pengelolaan untuk melakukan verifikasi Ketua DPR RI Utut Adianto di DPR,
dana desa. Ternyata, desa atas temuan BPK RI soal Izin Juni lalu. BAKN ingin melaporkan
kekurangan SDM yang mampu Pemanfaatan Hutan Perhutanan berbagai pengawasan keuangan
mengelola dana desa dengan Sosial (IPHPS) awal Maret lalu. yang sudah dilakukan. Kehadiran
baik. Sejauh ini pelatihan untuk BAKN bertemu dengan Perum BAKN sejak kembali dibentuk kian
aparatur desa pun minim Perhutani dan Pemda setempat. menguatkan fungsi pengawasan
dilakukan. Wakil Ketua BAKN Anggota BAKN Arsul Sani DPR. Andreas dalam laporannya
DPR Willgo Zainar menyerukan, menjelaskan, ada aturan yang kepada Utut menyampaikan, BAKN
perlu ada kebijakan pusat tidak sesuai dalam implementasi melakukan audit tematik dana
untuk memberi pelatihan bagi IPHPS, karena lahan yang desa.
aparatur desa dalam mengelola digunakan tidak sesuai Peraturan Kepada Utut, BAKN juga
dana desa. Pemerintah (PP). menegaskan pengawasannya
BPK RI sendiri kekurangan Mestinya, kalau lahan IPHPS terhadap pengelolaan Lembaga
SDM yang bisa memberi itu mau dilepas harus dengan Kebijakan Pengadaan Barang
pendampingan bagi aparatur peraturan yang selevel dengan PP. Jasa Pemerintah (LKPP) sampai
desa. Selama ini BPK selalu atau politisi PPP itu menyarankan, 2018. Sementara Utut juga
mengambil sampel dari PP itu bisa direvisi, lalu dibuat menyebut, banyak temuan
beberapa desa secara acak dari Peratutan Menteri (Permen). penyalahgunaan keuangan negara
beberapa kabupaten. Ini jadi Persoalan ini jadi temuan menarik yang berulang kali dilakukan,
tantangan tersendiri bagaimana dan menjadi bahan diskusi tapi kurang mendapat perhatian
memberdayakan aparatur desa BAKN dengan pemerintah pusat. serius pemerintah. Dengan peran
dalam mengelola dana desa Kementerian LHK jadi leading BAKN, semua temuan yang dirilis
untuk pembangunan di 75 ribu sector untuk diundang BAKN, BPK RI segera direspon untuk
desa di seluruh Indonesia. membicarakan hal krusial tersebut. ditindaklanjuti. l mh/es
TH. 2019 EDISI 176 PARLEMENTARIA 49
