Page 46 - MAJALAH 176

KILAS AKHIR PERIODE

Anggaran untuk Perpajakan di bawah naungan
Presiden.
Selain itu, Banggar juga turut
Kemakmuran Rakyat serta mengingatkan pemerintah
agar dalam menetapkan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian
dan Lembaga (RKAKL) sesuai
Badan Anggaran DPR (Banggar) senantiasa menghasilkan dengan tema besar Rencana Kerja
keputusan anggaran yang bertujuan untuk kesejahteraan Pemerintah (RKP) 2020 yang fokus
dan kemakmuran rakyat, karenanya beberapa capaian dan pada peningkatan Kualitas Sumber
dorongan dilakukan selama pembahasan pendahuluan RAPBN Daya Manusia (SDM).
2020 serta menyikapi isu-isu terkini lainnya. Menurut Anggota Banggar
My Esti Wijayanti beberapa

iketahui bersama
bahwa pajak adalah
instrumen pokok
dalam hal penerimaan
Dnegara, karenanya
penerimaan pajak yang setiap
tahunnya selalu berada di bawah
target penerimaan menjadi
perhatian Anggota Banggar DPR
RI dalam rapat Panja Asumsi
Dasar, Kebijakan Fiskal dan Defisit
Pembiayaan pada beberapa waktu
lalu.
Menyikapi hal ini, Wakil
Ketua Banggar DPR RI Said
Abdullah menuturkan seharusnya
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Penandatanganan Naskah RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2018. Foto: Runi/Jk
bisa dalam pengawasan presiden
secara langsung, sehingga bisa depan tidak sampai 11,4 persen. kementerian yang fokus dalam
memutus rantai birokrasi dalam Yang paling benar menurut saya pemberdayaan SDM anggarannya
pengawasannya, DJP dalam dibentuk tersendiri saja terpisah justru mengalami penurunan,
hal ini juga bisa lebih leluasa dari Kementerian Keuangan, Badan seperti Kementerian Pendidikan
bekerja apabila tidak dinaungi Penerimaan Pajak dan Cukai,” dan Kebudayaan (Kemendikbud)
Kementerian Keuangan. jelasnya. dan Badan Ekonomi Kreatif
Meski rasio penerimaan pajak Berdasarkan informasi yang (Bekraf).
tidak mencapai target, Said dihimpun, pendapatan pajak atau Politisi F-PDI Perjuangan itu
memberikan apresiasi dari sisi penerimaan Ditjen Pajak termasuk menuturkan ada ketidaksesuaian
komitmen Kemenkeu dalam PPh Migas mencapai Rp 496,6 antara tujuan yang ingin dicapai
kerja kerasnya meningkatkan triliun atau ‘hanya’ tumbuh 2,4 pemerintah dengan alokasi
penerimaan negara di sektor pajak. persen bila dibandingkan periode anggaran yang dilakukan.
Melalui kebijakan pemisahan 2017-2018. Manakala pada saat itu Padahal meningkatkan kualitas
DJP dari Kemenkeu diyakini Said penerimaan DJP tumbuh 14,2 persen. SDM itu termasuk di dalamnya
sebagai solusi untuk meningkatkan Ke depan, perlu dicari solusi meningkatkan kualitas Indeks
penerimaan sektor pajak. Meskipun dalam rangka meningkatkan Pembangunan Manusia (IPM)
ia mengakui apa yang ia sampaikan penerimaan perpajakan. DPR RI siap salah satunya pendidikan.
bukanlah hal baru. “Kalau begini untuk melakukan sinergi dengan Diketahui, Anggaran
caranya apakah kalau tahun pemerintah manakala dibutuhkan Kemendikbud misalnya mengalami
ini tidak sampai target, tahun RUU baru guna pembentukan Badan penurunan menjadi Rp 34 triliun

46 PARLEMENTARIA EDISI 176 TH. 2019