Page 54 - MAJALAH 176
P. 54
KILAS AKHIR PERIODE
Inspektorat Utama Setyanta Nugraha berfoto bersama para peserta seminar Sosialisasi Zona Integritas di seluruh Unit Kerja di Lingkungan Setjen dan BK DPR RI. Foto: Nadya/Jk
Ittama DPR Komitmen Totok sapaan akrab Setyanta.
Totok menuturkan penilaian
Wujudkan Zona Integritas kinerja terhadap dua Biro tersebut,
tidak hanya penilaian terhadap unit
kerjanya tapi juga masing-masing
individu di dalam unit kerja. Sejauh
Inspektur Utama (Irtama) zona integritas. mana kedua Biro tersebut sudah
DPR RI Setyanta Nugraha Pelaksanaan zona integritas di menerapkan penilaian kinerja
terus berkomitmen dua unit kerja tersebut, meliputi masing-masing individu, pejabat,
wujudkan zona integritas berbagai hal terutama berkaitan pegawai yang diikuti dengan
dengan enam pengungkit yang
mekanisme reward and punishment.
di seluruh unit kerja eselon terdiri atas, manajemen perubahan, “Selama ini Ittama DPR terus
II di lingkungan Sekretariat tata laksana, SDM, pengawasan, mendampingi setiap bulannya serta
Jenderal (Setjen) dan Badan layanan publik dan akuntabilitas. membuat laporan evaluasi untuk
Keahlian (BK) DPR RI. Hasil dari pelaksanaan tersebut kemudian disampaikan kepada unit
dilakukan melalui penilaian kerja atau Biro yang bersangkutan
mandiri dan juga survei. untuk segera dilakukan
“Ada beberapa hal yang harus improvement atau perbaikan
aat ini, Inspektorat dipenuhi oleh kedua Biro sebagai terhadap upaya-upaya yang telah
Utama (Ittama) sedang prasarat untuk menjadi zona dilakukan,” tuturnya.
mendampingi dan integritas. Pertama di dalam unit Totok mengakui di dalam
mengadvokasi dua Biro tersebut sudah mendapatkan pelaksanaan zona integritas
Sunit eselon II yakni, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tentunya dihadapakan pada
Biro Persidangan (Rosid) II DPR dalam pengelolaan keuangan sejumlah kendala, salah satunya
dan Biro Biro Kerja Sama Antar negara. Dan yang kedua laporan yakni kendala mindset. Dirinya
Parlemen (KSAP) DPR yang sedang Laporan Harta Kekayaan menilai hambatan mindset dan
melakukan pembenahan untuk Penyelenggara Negara (LHKPN) culture set di lingkungan pejabat
melengkapi berbagai instrumen, dan Laporan Harta Kekayaan dan pegawai yang sudah berpuluh-
data dukung, serta evidence- Aparatur Sipil Negara (LHKASN) puluh tahun pada ‘zona nyaman’
evidence yang berkaitan dengan sudah 100 persen dilaporkan,” jelas harus segera diubah.
54 PARLEMENTARIA EDISI 176 TH. 2019
