Page 58 - MAJALAH 176

KUNKER

Komisi II Serap Aspirasi Hak Guna Bangunan (HGB), dan
hak pakai, Pengadaan Tanah dan
Tentang RUU Pertanahan Bank Tanah, Badan Penjamin
Sertifikat, serta Pengadilan
Pertanahan.
Berdasarkan banyaknya kasus
Pertanahan yang tidak dapat
Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan sejatinya terselesaikan dengan tuntas
ditujukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya serta perlunya perlindungan
pada rakyat, dengan memberikan rasa keadilan, kepastian tanah untuk kepentingan bangsa
investasi dan kepastian hukum. Untuk itu Komisi II DPR Indonesia untuk itu, lanjut
RI menyerap aspirasi ke beberapa daerah dalam rangka Mardani, DPR RI mengusulkan
membentuk tiga lembaga
penyempurnaan atas RUU tersebut. baru, yaitu: Bank Tanah,
Badan Penjamin Sertifikat, dan
Pengadilan Pertanahan. Hal
tersebut termaktub dalam RUU
tentang Pertanahan ini.
RUU yang menjadi dasar hukum
Pertanahan ini ditargetkan selesai
pada pertengahan September ini.
Komisi II DPR RI juga mendukung
seluruh bidang Tanah akan
terdaftar pada tahun 2025. “Kita
berharap ada kepastian terkait
dengan proses pendaftaran tanah.
Pemerintah sudah bekerja sangat
keras, dipastikan 2025 nanti
seluruh bidang akan terdaftar.
Maka kita perlu membuat UU yang
menjadi dasar hukumnya,” tutup
Mardani.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera. Foto: Kiki/Jk
SERAP ASPIRASI DARI AKADEMISI
UGM
akil Ketua Komisi II “RUU Pertanahan ini merupakan Dipimpin oleh Wakil Ketua
DPR RI Mardani Ali Lex Specialis dari UU No.5 tahun Komisi II Herman Khaeron, Tim
Sera mengatakan, 1960 tentang Peraturan Dasar Panja RUU Pertanahan menyerap
RUU tentang Pokok-Pokok Agraria untuk aspirasi melalui forum diskusi dan
WPertanahan yang memperkuat dan mengatasi sosialisasi terkait RUU Pertanahan
merupakan Lex Specialis dari berbagai permasalahan pertanahan dengan praktisi dan akademisi di
Undang Undang (UU) Nomor 5 yang ada,” kata Mardani. Universitas Gajah Mada (UGM) D.I
Tahun 1960 tentang Peraturan Legislator Fraksi Partai Keadilan Yogyakarta.
Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU Sejahtera (PKS) ini menyebutkan “Karena bagaimanapun juga
PA) disusun untuk memperkuat, terdapat beberapa poin perubahan tanah sebagai aset utama, baik
menjawab, dan mengatasi berbagai pada konsep RUU tentang perorangan maupun badan hukum
permasalahan pertanahan, seperti Pertanahan ini yang menjadi isu yang harus dijamin kepastiannya
masalah ketimpangan lahan, krusial, yaitu: definisi tanah yang oleh negara, sehingga kami juga
sengketa pertanahan, sengketa diperluas, hak atas ruang bawah memperkenalkan stelsel positif,”
konflik perbatasan antara kawasan tanah dan di atas tanah, hak milik ujar Herman.
hutan dan kawasan non-hutan, warga negara asing atas satuan Dijelaskan Herman, Tim
kepastian hukum dan kemudahan rumah susun (Sarusun), jangka Panja ingin undang-undang ini
berinvestasi. waktu Hak Guna Usaha (HGU), partisipatif, artinya semua pihak

PARLEMENTARIA EDISI 176 TH. 2019
58 58 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019