Page 61 - MAJALAH 176
P. 61
KUNKER
salah satunya di Lapas Kelas IIA,
Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Desmond mengatakan Tim Kunker
ingin melihat persoalan narkoba,
kelayakan makan minum serta
kesehatan bagi narapidana di lapas
tersebut.
“Hal-hal yang kami dapatkan
dalam kunjungan ini sebagai
bahan masukan juga dalam
Rancangan Undang-Undang (RUU)
Pemasyarakatan yang sedang
kami bahas dengan pemerintah,
sebagai bentuk mencari
solusi bagaimana mengatasi
persoalan over kapasitas di
lapas,” ujar legislator Fraksi Partai
Gerindra itu.
Pada kesempatan yang sama,
Anggota Komisi III DPR RI
Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI meninjau Lapas Perempuan Kelas IIA, Semarang. Foto: Runi/Jk
Habib Aboe Bakar Alhabsyi
menyampaikan yang menjadi
Erma menilai berbagai kegiatan PERLU SOLUSI ATASI OVER perhatian dari kunjungan ini
itu sangat bermanfaat. Erma KAPASITAS LAPAS adalah masih maraknya peredaran
memberikan pesan kepada warga Lembaga pemasyarakatan (lapas) narkoba di dalam lapas. “Ini
binaan untuk melakukan kegiatan di Indonesia sebagian besar masih menjadi perhatian serius,
yang positif di dalam lapas. dan mengalami over kapasitas. Hal karena baunya kecium, tapi
jika nanti sudah keluar jangan tersebut dikarenakan banyaknya barangnya enggak kelihatan.
kembali lagi ke lapas. narapidana berasal dari kasus Kita harap penjaga di sini
“Ada yang membatik dengan narkoba. Komisi III DPR RI dan kepolisian bekerjasama
warna alam, membuat kerajinan berupaya mencari solusi atas memberantas ini,” jelas politisi
bantal, menjahit goodie bag, mem- permasalahan over kapasitas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
packing cotton bud dan banyak di seluruh lapas di Indonesia, l sf,rni,rnm/sf
lagi. Kalau masa hukuman sudah
selesai, jangan kembali lagi ke
lapas. Jika sudah keluar lakukan,
kegiatan positif di luar sana,”
pesan politisi Partai Demokrat
ini. Lapas Perempuan Kelas II A
Semarang berisi 338 orang warga
binaan.
Sementara saat pertemuan
dengan jajaran lingkungan
peradilan Jateng, Erma
memberikan sejumlah catatan
terkait minimnya anggaran. Akibat
minimnya anggaran itu, beberapa
putusan pengadilan yang sudah
berkekuatan hukum tetap, tidak
bisa dieksekusi oleh lingkungan
peradilan. Erma memastikan,
permasalahan di Jateng ini akan
diperjuangkan Komisi III DPR RI.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa. Foto: Ria/Jk
TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 61
TH. 2019 EDISI 176 PARLEMENTARIA 61
