Page 63 - MAJALAH 176
P. 63

KUNKER


































            Tim Kunker Komisi IV DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua Michael Wattimena berfoto bersama Danlantamal IX Ambon. Foto: Ayu/Jk
            Ambon,” ujar Michael saat         Hal itu sebagai salah satu upaya   yang jumlahnya jauh lebih besar
            meninjau dan menyaksikan secara   pemerintah mengembalikan         dibandingkan dengan jumlah
            langsung proses ekspor perdana    kejayaan daerah ini sebagai      stok beras lokal. Menurut
            Ikan Tuna di Pelabuhan Yos        penghasil rempah terbesar dan    Anggota Komisi IV DPR RI,
            Sudarso Ambon, Maluku.            terbaik.                         Hermanto, hal ini menjadi
              Komisi IV DPR RI juga ikut                                       salah satu indikasi bahwa Bulog
            menanam bibit Pala di Dusun       BULOG KESULITAN SERAP BERAS      kesulitan menyerap beras lokal.
            Taeno Atas, Desa Poka, Maluku.    LOKAL                              “Dalam menyerap beras lokal
            Anggota Komisi IV DPR, Susy       Tim Kunjungan Kerja Komisi       dari petani, Bulog berpatokan
            Syahdona mengapresiasi program    IV DPR menemukan stok            pada Harga Pembelian
            Benih Unggul Perkebunan           beras impor di gudang milik      Pemerintah (HPP) gabah.
            (BUN) 500 yang dibentuk oleh      Perusahaan Umum (Perum)          Namun nilai HPP masih terlalu
            Kementerian Pertanian (Kemtan).   Badan Urusan Logistik (Bulog)    rendah dari harga di pasar
                                                                               lokal. Di Sumatera Barat, para
                                                                               petani umumnya memproduksi
                                                                               beras premium yang dijual
                                                                               dengan harga di atas HPP.
                                                                               Realitas ini membuat petani
                                                                               rugi bila menjual gabahnya ke
                                                                               Bulog. Sementara Bulog dalam
                                                                               membeli harus berpedoman
                                                                               pada HPP. Karena tidak bisa
                                                                               beli beras lokal, akibatnya
                                                                               anggaran yang telah disediakan
                                                                               tidak terserap,"ujar Hermanto
                                                                               sambil berharap pemberlakuan
                                                                               HPP tidak permanen alias
                                                                               perlu diberi limit waktu dan
                                                                               agak fleksibel. Hal itu semata
                                                                               agar Bulog tidak terbelenggu
                                                                               dan petani pun dapat hidup
                                                                               sejahtera. l  pun,ayu,as/es
            Tim Kunker Komisi IV DPR RI meninjau Gudang Bulog di Padang, Sumatera Barat. Foto: Agung/Jk


                                                                         TH. 2019      EDISI 171      PARLEMENTARIA     63
                                                                        TH. 2019      EDISI 176      PARLEMENTARIA                        63
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68