Page 60 - MAJALAH 176
P. 60
KUNKER
Komisi III Pantau sebuah perkara secara profesional.
Kalau dalam melakukan lidik
Kinerja Mitra Kerjanya dan sidik tidak cukup buktinya,
diungkap saja bahwa tidak bisa
menetapkan tersangka. Kalau
tidak dilakukan itu, publik bisa
menghakimi orang yang belum
Kunjungan Kerja Reses Wakil Ketua Komisi III DPR RI tentu bersalah,” tegas Herman
Masa Persidangan V Tahun Desmond Junaidi Mahesa. saat pertemuan dengan Kajati NTT
Sidang 2018-2019 pada Saat memimpin Tim Kunker beserta Kajari se-NTT.
Sementara saat pertemuan
akhir Juli 2019 lalu menjadi ke NTT, Herman mendorong dengan Kapolda NTT beserta
Kejaksaan Tinggi Provinsi NTT
momentum Komisi III DPR untuk tetap melaksanakan jajaran, Herman menemukan
RI melaksanakan fungsi penegakan hukum secara sarana, prasarana dan
pengawasan terhadap mitra profesional. Kinerja Kejati infrastruktur gedung Polda
kerjanya. NTT dalam memecahkan NTT masih minim dan tidak
berbagai perkara, mulai dari layak. Untuk itu, politisi PDI-
penyelidikan, penyidikan, hingga Perjuangan itu mendorong
menetapkan tersangka tidak renovasi infrastruktur Mapolda
omisi III DPR RI boleh mendapat intervensi dari NTT. Pihaknya juga memberi
menerjunkan tiga tim, pihak manapun. Namun Kejati perhatian pada sarpras Polres di
yakni ke Provinsi Nusa NTT juga harus terbuka dalam wilayah hukum NTT yang akan
Tenggara Timur yang penanganan perkara yang menarik menangani 9 Pilkada pada tahun
K dipimpin Wakil Ketua perhatian publik, sehingga tidak 2020 mendatang. Mereka butuh
Komisi III DPR RI Herman Hery, menimbulkan berbagai persepsi di alat komunikasi, kendaraan, dan
Wakil Ketua Komisi III DPR RI tengah masyarakat. sarpras lainnya karena jumlah
Erma Suryani Ranik memimpin “Saya tegaskan kepada Kepala personel tidak memadai,” tandas
Tim Kunker ke Provinsi Jawa Kejati NTT, jangan takut bila ada legislator dapil NTT II itu.
Tengah, dan ke Provinsi intervensi. Yang penting, lakukan Dalam kesempatan yang
Kalimantan Selatan dipimpin penegakan hukum, lidik dan sidik sama, Anggota Komisi III DPR RI
Jacki Uly menilai, para penegak
hukum di NTT seperti Kepolisian,
Kejaksaan Tinggi, hingga Badan
Narkotika Nasional Provinsi
(BNNP), menghadapi banyak
hambatan dan tantangan dalam
menegakkan hukum di wilayah
hukum NTT, khususnya dalam
memberantas penyelundupan
narkoba. Tantangan itu
diantaranya wilayah NTT yang
sebagian besar kepulauan dan
minimnya SDM.
APRESIASI KEGIATAN LAPAS
PEREMPUAN KELAS II SEMARANG
Tim Kunker Komisi III DPR RI
ke Jawa Tengah mengapresiasi
berbagai kegiatan warga binaan
di Lapas Perempuan Kelas II
A Semarang. Usai meninjau
sejumlah titik di Lapas ini dan
berinteraksi dengan warga binaan,
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery bertukar cenderamata dengan Kajati NTT Pathor Rahman. Foto: Sofyan/Jk
PARLEMENTARIA EDISI 176 TH. 2019
60 60 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019
