Page 55 - MAJALAH 176
P. 55
KILAS AKHIR PERIODE
Untuk diketahui, dalam roh seluruh pejabat dan pegawai di DPR RI melakukan submit PMPZI
pelaksanaan zona integritas lingkungan Setjen dan BK DPR. tahun 2019 ke Kementerian
tentunya pada setiap pekerjaan Pendayagunaan Aparatur
terdapat aturan-aturan yang harus PENILAIAN ZONA INTEGRITAS Negara dan Reformasi Birokasi
dilakukan dengan metode yang Setyanta Nugraha menjelaskan, (Kementerian PAN-RB).
benar. Misalnya harus ada plan, Tim Penilai Internal (TPI) Ittama “Rosid II dan Biro KSAP sudah
untuk kemudian dilaksanakan, DPR RI telah melakukan penilaian ditetapkan menjadi unit yang
dan evaluasi untuk dilakukan Zona Integritas (ZI) kepada Rosid akan dijadikan percontohan
improvement terhadap hasil II dan Biro KSAP berdasarkan total dalam zona integritas menuju
evaluasi tersebut. enam pengungkit telah melebihi WBK dan WBBM. Dua biro
“Idealnya harus ada perubahan nilai yang dipersyaratkan, yakni 75 itu telah memenuhi 6 syarat
mindset di dalam setiap melakukan persen. pengungkit yaitu telah melampaui
pekerjaan. Seperti harus adanya Hal itu diungkapkan Totok, saat nilai yang dipersyaratkan yaitu
plan yang jelas dan ada payung Ittama DPR RI menyelenggarakan 75 persen. Sehingga kita dari
hukum yang menaungi plan Sosialisasi dan Implementasi Inspektorat Utama DPR RI telah
tersebut. Tentunya pekerjaan Pembangunan Zona Integritas melakukan submit pengusulan
tersebut dilakukan secara (PMPZI) Rosid II dan Biro KSAP untuk dua Biro itu dijadikan
professional, akuntabel dan menuju Wilayah Bebas Korupsi percontohan zona integritas
berintegritas untuk selanjutnya (WBK) dan Wilayah Birokrasi menuju WBK dan WBBM,”
dilakukan evaluasi,” ungkap Totok. Bersih Melayani (WBBM). jelasnya.
Lebih lanjut Totok mengatakan Totok mengungkapkan, Totok menambahkan, Ittama
evaluasi dilakukan untuk hasil perolehan penilaian yang DPR RI senantiasa melakukan
mengetahui apakah ada dihasilkan Karosid II sebesar pendampingan melalui TPI yang
penyimpangan atau defiasi 87,75 persen dan BKSAP sebesar bertugas di dua Biro tersebut,
untuk kemudian dilakukan 83,22 persen (data berdasarkan dengan memberikan beberapa
penyempurnaan terhadap hasil hasil penilaian TPI Ittama DPR rekomendasi yang harus
pekerjaan tersebut. Dirinya RI tahun 2019). Sehingga pada dilaksanakan untuk memenuhi
berpendapat mindset harus menjadi 18 Juni 2019 yang lalu, Ittama penilaian ketika nanti tim evaluator
dari Kementerian PAN-RB datang
ke DPR RI.
“Tentu setelah submit, bulan
September akan dilakukan
evaluasi dan verifikasi apa yang
telah ditentukan. Oleh karena
itu, kita menyampaikan kepada
dua Biro tersebut ada beberapa
rekomendasi yang harus
dilaksanakan untuk memenuhi
penilaian, ketika nanti tim
evaluator dari Kementerian PAN-
RB datang ke sini,” kata Totok.
Totok berharap, ke depannya,
seluruh biro di lingkungan Setjen
dan BK DPR RI dan Inspektorat
DPR RI sudah berada pada Zona
Intergritas menuju WBK dan
WBBM pada tahun 2025. “Ini perlu
saya tegaskan. Jadi seluruh Biro
dan Inspektorat itu harus sudah
berada pada zona integritas menuju
WBK dan WBBM pada tahun 2025.
Oleh karena itu akan kita tambah
tahun depan,” harap Totok. l tra/es
Inspektur Utama DPR RI Setyanta Nugraha. Foto: Nadya/Jk
TH. 2019 EDISI 176 PARLEMENTARIA 55
