Page 57 - MAJALAH 176
P. 57

KUNKER





            menuturkan sebagai bagian dari    ekosistem TIK di seluruh wilayah
            pelaksanaan fungsi pengawasan,    Indonesia. “Sejak 2017 kami
            Komisi I DPR RI ingin mengetahui   difokuskan untuk membangun
            informasi terkait pembangunan     daerah-daerah Tertinggal,
            infrastruktur telekomunikasi      Terdepan, dan Terluar (3T),”
            untuk pengembangan sektor         jelasnya.
            pariwisata dan UMKM. Khususnya     Dari segi infrastruktur, untuk
            melalui program-program yang      memperkecil digital divide di
            dijalankan oleh BAKTI, seperti    seluruh negeri, BAKTI telah
            Palapa Ring, akses internet, Base   membangun Palapa Ring di
            Transceiver Station (BTS) dan lain-  57 kabupaten dan kota yang
            lain.                             tidak terjangkau okeh jaringan
              “Sehingga dari hasil pertemuan   internet, pembangunan BTS,
            ini, nantinya akan kami gunakan   dan satelit multifungsi. “Kami
            sebagai bahan rujukan dan         masih ada tugas besar yakni
            evaluasi bersama dalam rapat      membangun 4000 BTS lagi
            kerja Komisi I DPR RI dengan      sehingga di 2020 mungkin kami
            Pemerintah,” imbuh legislator     bisa mendeklarasikan Indonesia
            dapil DI Yogyakarta ini dalam     merdeka sinyal,” tutur Danny.    Anggota Komisi I DPR RI Evita Nursanty. Foto: Tiara/Jk
            rapat yang dihadiri oleh dihadiri
            oleh BAKTI, PT. Telkom, serta     HARAP PENYEBARAN AKSES TIK       destinasi yang penting. Jadi saya
            jajaran Dinas Komunikasi dan      MERATA                           berharap konektivitas antar
            Informasi (Diskominfo) Provinsi   Anggota Komisi I DPR RI Evita    wilayah itu bisa terbangun,”
            Bali.                             Nursanty berharap penyebaran     ungkapnya. 
              Dalam kesempatan yang sama,     akses Teknologi Informasi dan      Untuk itu, Evita mendorong
            Direktur Layanan Telekomunikasi   Komunikasi (TIK) di seluruh      kepada BAKTI untuk dapat
            dan Informasi untuk Masyarakat    wilayah Indonesia merata.        mensosialisasikan program-
            dan Pemerintah (LTIMP) BAKTI      Pasalnya, di tengah gencarnya    program kerjanya, khususnya
            Danny Januar memaparkan BAKTI     pembangunan akses TIK di         kepada Pemerintah Daerah
            merupakan badan layanan umum      daerah 3T (Terdepan, Terluar,    (Pemda), agar nantinya terjalin
            di bawah Kementerian Komunikasi   Tertinggal), blank spot pada     koordinasi yang baik. “Ketika
            dan Informatika (Kominfo) yang    wilayah seluler masih ditemukan   BAKTI punya program apapun itu
            menyediakan infrastruktur dan     di perkotaan.                    harus tersosialisasikan. Memang
                                               “Termasuk di Bali, yang         kita ini sangat kreatif dan inovatif
                                              notabene daerah pariwisata,      dalam menciptakan, namum
                                              konektivitas jaringan dan akses   lemah dalam mensosialisasikan.
                                              internet harus menjadi perhatian.   Menurut saya ini harus
                                              Saat ini di perkotaan masih banyak   ditingkatkan,” tandasnya. 
                                              masyarakatnya yang belum           Terakhir, politisi daerah
                                              merdeka sinyal dan belum terakses   pemilihan Jawa Tengah III
                                              internet,” jelas Evita, di sela-sela   ini menambahkan, di tengah
                                              rangkaian Kunker Komisi I DPR RI   program pembangunan
                                              ke Bali.                         infrastruktur dan telekomunikasi
                                               Legislator PDI-Perjuangan ini   yang telah dilakukan Pemerintah
                                              memandang keberadaan BAKTI       Pusat dan Pemda, harus juga
                                              menjadi sebuah solusi untuk      sinkron dengan program yang
                                              mengembangkan infrastruktur      telah dijalankan oleh BAKTI.
                                              dan telekomunikasi khususnya     “Agar ke depan tidak terjadi
                                              untuk pengembangan sektor        tumpang tindih, sehingga
                                              pariwisata dan UMKM di Bali.     nantinya alokasi anggarannya
                                              “Mereka (BAKTI) punya anggaran   bisa dialihkan ke wilayah
                                              yang bisa dimanfaatkan, menurut   lain yang lebih bermanfaat,”
                                              saya Bali merupakan daerah       imbuhnya. l  tra/sf
            Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais. Foto: Tiara/Jk


                                                                         TH. 2019      EDISI 171      PARLEMENTARIA     57
                                                                        TH. 2019      EDISI 176      PARLEMENTARIA                        57
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62