Page 59 - MAJALAH 176

KUNKER

PERLU TITIK TEMU DENGAN Tanah dan Peradilan Tanah yang
PEMERINTAH belum menemukan titik temu
DI Jambi, Anggota Komisi II DPR kedua belah pihak.
RI KRH. Henry Yosodiningrat “Kita berharap ini bisa
berharap di akhir periode dikomunikasikan antara DPR RI
DPR RI periode 2014-2019 dan Pemerintah, dan menemukan
bisa mengesahkan Rancangan titik temu yang terbaik. Sehingga
Undang-Undang (RUU) tentang RUU Pertanahan ini bisa segera
Pertanahan. Namun kendati diselesaikan dan memberikan
tinggal beberapa minggu lagi manfaat bagi masyarakat,”
periode ini berakhir, namun ungkap politisi PDI-Perjuangan
masih ada waktu jika masyarakat itu, sambil menjelaskan bahwa
ingin memberikan masukan- walaupun RUU Pertanahan
masukan terhadap pembahasan. merupakan usul inisiatif DPR
“Kita melakukan sosialisasi RI, namun tetap menerima
ke provinsi-provinsi untuk masukan-masukan dari
mendapatkan masukan dari Pemerintah.
lapangan, terutama dari BPN “Setelah dalam proses
(Badan Pertanahan Nasional) di pembahasan dan pertimbangan-
daerah, karena mereka nantinya pertimbangan serta masukan
yang akan menjadi user,” ungkap dari Pemerintah maupun
Henry. Mahkamah Agung, nampaknya
Lebih lanjut, Henry masih perlu kita pertimbangkan
menyampaikan bahwa selama untuk dimasukkan ke dalamnya.
pembahasan RUU Pertanahan Mungkin nanti ada Undang-
ini, tidak ada isu krusial antara Undang tersendiri bagi peradilan
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron. Foto: Ayu/Jk
DPR RI dengan Pemerintah tanah, atau bagaimana solusinya
yang menjadi hambatan. akan kita komunikasikan kembali
ikut berpartisipasi memberikan Namun komunikasi saja yang dengan Pemerintah mana yang
masukan dan pendapat untuk belum menemukan titik temu. terbaik,” ujar legislator dapil
RUU ini. Meskipun masing- Ia mencontohkan terkait Bank Lampung II itu. l ayu,qq,skr/es
masing pihak memiliki
interpretasi yang berbeda-
beda sesuai bidang dan disiplin
ilmunya masing-masing.
Namun bagi politisi dari
Fraksi Partai Demokrat ini,
sebagai Ketua Panja hal tersebut
menjadi sebuah masukan yang
akan disampaikan kembali
dalam rapat Panja bersama
pemerintah. Dan pihaknya juga
akan berusaha semaksimal
mungkin untuk terus melengkapi
atau menyempurnakan RUU
tersebut. Dalam kesempatan
itu, Pakar Agraria UGM Prof.
Nur Hasan Ismail menilai masih
ada inkonsistensi dalam RUU
Pertanahan ini. Salah satunya
yang tidak menyinggung soal
kepemilikan bersama hak atas
tanah.
Anggota Komisi II DPR RI KRH. Henry Yosodiningrat. Foto: Singgih/Jk

TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 59
TH. 2019 EDISI 176 PARLEMENTARIA 59