Page 64 - MAJALAH 176
P. 64

KUNKER




            Serap Aspirasi Implementasi


            Pembangunan Infrastruktur





            Komisi V DPR RI dalam
            Reses Masa Persidangan V
            Tahun Sidang 2018-2019
            melakukan kunjungan
            kerja ke Provinsi Daerah
            Istimewa Yogyakarta
            dan Provinsi Bali guna
            melakukan pengawasan
            dan menyerap aspirasi
            yang ada di lapangan
            terkait implementasi
            pembangunan infrastruktur
            yang dikerjakan oleh pihak
            terkait.




                                              Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo meninjau pengerjaan underpass di Sleman, D.I. Yogyakarta. Foto: Chasbi/Jk
                     i Daerah Istimewa        sebagian besar SOP tidak         merupakan landasan hukum
                     Yogyakarta tepatnya di   dijalankan,” tegas Sigit saat    untuk pembangunan nasional
                     Underpass Kentungan,     memimpin Tim Kunjungan           yang ada di Indonesia. Undang-
                     di Sleman, satu bulan    Kerja Reses Komisi V DPR RI ke   Undang ini ingin memastikan
           Dlalu mengalami ambles.            Sleman, DI Yogyakarta, baru-     bahwa pelaksanaan konstruksi
            Akibatnya, dua kendaraan          baru ini.                        di Indonesia menjadi aman dan
            terperosok dan terguling ke        Legislator Partai Keadilan      tidak membahayakan masyarakat
            tebing jalan sedalam lebih kurang   Sejahtera (PKS) tersebut meminta   baik masyarakat umum maupun
            dua meter. Beruntung, tidak       agar kepala balai jalan, kontraktor   masyarakat yang menjadi pekerja
            ada korban dalam insiden itu.     atau pekerja kontruksi itu       di proyek.
            Namun Wakil Ketua Komisi V        memperhatikan betul perihal        “Saya kira ini juga info kepada
            DPR RI Sigit Sosiantomo menilai   tersebut. Karena jika mereka     masyarakat, bahwa sudah ada
            kecelakaan ini terjadi akibat     gagal melaksanakan pekerjaan     Undang-Undang Jasa Konstruksi.
            Standar Operasional Prosedur      yang aman untuk lingkungannya,   Jika masyarakat menemukan
            (SOP) yang tidak dijalankan       maka mereka harus disertifikasi   terjadinya penyimpangan (dalam
            dengan baik.                      ulang. Hal yang perlu disertifikasi   proyek pembangunan), maka
              “Hampir tiap bulan kami selalu   bukan hanya perusahaannya,      segera laporkan saja. Underpass
            mendapatkan laporan terjadi       tetapi tenaga-tenaga ahlinya juga.   Kentungan ini sudah berjalan
            kecelakaan-kecelakaan kerja.      Bahkan jika terjadi kecelakaan   58 persen dan ditargetkan
            Yang menjadi perhatian kami       yang berat, perusahaan           selesai pada bulan Desember
            adalah kami ingin memverifikasi   kontraktor tersebut bisa ditutup.  tahun ini. Ya ini harus dikejar
            kecelakaan tersebut disebabkan     Sigit menambahkan, Undang-      siang-malam, agar tercapai
            oleh apa. Setelah kami turun      Undang Nomor 2 Tahun 2017        kesejahteraan untuk masyarakat
            langsung ke lapangan, ternyata    tentang Jasa Konstruksi (UUJK)   Yogya khususnya,” jelas Sigit.



            64 64    PARLEMENTARIA      EDISI 171      TH. 2019
                   PARLEMENTARIA      EDISI 176      TH. 2019
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69