Page 66 - MAJALAH 176
P. 66
KUNKER
Komisi VI Soroti Karena RISHA merupakan hunian
sementara yang bersifat cadangan
Kinerja BUMN dan tidak memaksa masyarakat
untuk mengambilnya, sebab tidak
ada konsisten dari Pemerintah
dalam mewajibkan mengambil
RISHA, yang pada akhirnya
Komisi VI DPR RI melakukan dengan membangun Rumah menurut Haekal, penyerapan
Kunjungan Kerja ke tiga Instan Sederhana (RISHA) guna rumah gempa ini ternilai rendah.
Pemerintah memberikan batas
memenuhi kebutuhan akan
provinsi di Indonesia, yaitu, percepatan penyediaan perumahan waktu penyelesaian pembangunan
Nusa Tenggara Barat, Maluku, dengan harga terjangkau. RISHA hingga Desember 2019.
Sulawesi Selatan dalam “Inovasinya sudah bagus, Oleh karenanya, Komisi VI DPR RI
rangka menyoroti kinerja namun penyerapan masyarakat akan terus mengkaji pembagunan
NTB terhadap pembangunan
RISHA yang menurutnya effort dan
BUMN dalam pembangunan RISHA ini masih kurang optimal. pekerjaannya cukup menyita
infrastruktur. Banyak masyarakat yang tidak banyak perhatian.
mau menggunakan rumah yang
telah disediakan oleh Badan Usaha SINERGI PELINDO IV DAN BUMN
Milik Negara (BUMN) Karya karena Di tempat terpisah, di Makassar,
akil Ketua berupa rumah tipe 36,” kata Hekal Sulawesi Selatan, Tim Kunker
Komisi VI DPR RI saat memimpin Tim Kunjungan Komisi VI DPR RI yang dipimpin
Mohamad Hekal Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke Wakil Ketua Komisi VI DPR
mengapresiasi Lombok, Nusa Tenggara Barat RI Azam Azman Natawijana
Wlangkah batu-baru ini. mendorong Pelindo IV bersinergi
Kementerian PUPR dalam Di samping itu, masyarakat dengan sesama perusahaan BUMN
upaya mengatasi dampak dari diberikan kebebasan dalam dalam memenuhi kebutuhan
bencana gempa di Lombok menentukan rumah hunian. fasilitas peralatan pelabuhan.
Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI bertukar cenderamata dengan Gubernur NTB Zulkieflimansyah. Foto: Hanum/Jk
66 66 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019
PARLEMENTARIA EDISI 176 TH. 2019
