Page 69 - MAJALAH 176
P. 69
KUNKER
Ridwan menyampaikan,
pengubahan status fungsi hutan
Merapi menjadi Taman Nasional
Gunung Merapi (TNGM) menuai
polemik dalam masyarakat.
Kawasan seluas 6410 hektar itu
dinilai membatasi ruang dan akses
masyarakat baik ekonomi, kultural,
maupun sosial.
“Masyarakat mengeluhkan
keberadaan TNGM yang membatasi
sumber penghidupan mereka.
Sebagai contoh di daerah Bantul.
Penambangan batu di area
perbukitan di Bantul makin
marak. Aktivitas ini mengancam
kelestarian lingkungan dan
berpotensi memicu bencana alam,”
ujar politisi Fraksi Partai Golkar
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam. Foto: Devi/Jk
tersebut.
Dikatakannya, selain merusak
lingkungan, teknik penambangan
di Kalsel, dibebani izin tambang. bukan karena kurangnya daya yang salah dapat menyebabkan
Di dalam kawasan hutan tersebut listrik tetapi belum memadainya longsor. Hal ini bukan tanpa bukti,
terdapat sungai-sungai ribuan jaringan transmisi. Jaringan sebab di Kecamatan Piyungan,
kilometer panjangnya,” tutur Gus interkoneksi untuk Kalimantan Yogyakarta, sudah terjadi longsor
Irawan. diperkirakan akan selesai tahun bukit batu yang disebabkan
Namun politisi Partai Gerindra 2020. aktivitas penambangan.
itu juga memandang perhatian “Bukan hanya penambangan
Pemprov Kalsel juga cukup KONTROL PERIZINAN batu saja yang marak di Bantul,
tanggap, sejak tahun 2019 Berdasarkan catatan laporan tetapi juga penambangan
telah mencabut 595 Izin Usaha statistik lingkungan hidup Provinsi pasir yang sangat mengancam
Pertambangan (IUP) yang tidak Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y) lingkungan dan masyarakat
memenuhi syarat Clean and pada tahun 2015/2016, dalam kurun di sekitarnya. Dampak buruk
Clear (CnC) untuk beroperasi waktu empat tahun (2011 - 2014) telah menanti jika keberadaan
dan telah habis perizinannya kerusakan lingkungan di Provinsi penambangan pasir di sepanjang
dari 789 IUP yang ada, sehingga D.I.Y mengalami kenaikan hingga Sungai Progo dibiarkan,” kata
jumlah IUP tersisa tinggal 194 250 persen. Terkait hal itu, Wakil Ridwan.
IUP. Lahan bekas tambang yang Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Sementara itu Wakil Ketua
sudah dicabut ini akan dijadikan Hisjam menyatakan bahwa salah Komisi VII DPR RI Muhammad
kawasan cadangan tambang satu upaya untuk mengendalikan Nasir mengingatkan agar
nasional, yang mana apabila akan kerusakan lingkungan tersebut pembangunan sumber energi itu
kembali ditambang harus melalui dapat dilakukan tindakan antisipasi tetap memperhatikan lingkungan.
mekanisme lelang. dan pencegahan melalui sistem “Perusahaan harus
Namun menurut Gus kontrol perizinan. memperhatikan pengelolaan
Irawan, Pemprov Kalsel juga “Bahkan parahnya, dari 94 kasus limbah, agar tidak mencemari
memprioritaskan untuk lingkungan di Yogyakarta yang lingkungan. Kalau ketahuan akan
pengembangan kawasan wisata dicatat oleh organisasi lingkungan kita tindak tegas,” tegas Nasir
dan pertanian. Kelistrikan di hidup WALHI, tak satupun yang saat memimpin pertemuan Tim
Kalsel, lanjut politisi asal Sumatera terselesaikan dengan tuntas,” Kunjungan Kerja Reses Komisi VII
Utara ini, masih menyisakan tandas Ridwan saat memimpin Tim DPR RI dengan sejumlah mitra
masalah, yaitu sering terjadi Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI kerja, di Palembang, Sumsel, belum
pemadaman. Pemadaman ini ke Provinsi D.I.Y, akhir Juli lalu. lama ini.l dep,hs,soe/sf
TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 69
TH. 2019 EDISI 176 PARLEMENTARIA 69
