Page 72 - MAJALAH 176

KUNKER

Komisi IX Soroti Pengelolaan

Limbah RS, Stunting hingga Faskes

Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf menemukan tidak tetapi KLHK sampai sekarang
tersedianya fasilitas hemodialisis atau alat cuci darah untuk belum mengizinkan.
pasien gagal ginjal di seluruh rumah sakit Provinsi Papua “Jadi harus dikolektif. Tapi apa
Barat termasuk di Rumah Sakit Sele Be Solu di Kota Sorong. yang terjadi, belum tentu juga
rumah sakit sanggup memiliki
Akibatnya, ketika ada pasien gagal ginjal, layanan cuci incinerator, sehingga biasanya
darahnya harus dibawa ke Makassar atau Manado, dengan mereka menitipkan kepada rumah
biaya yang sangat besar sekali. sakit yang besar. Nah ini yang
masih belum ada titik temu.
Sehingga kami sepakat nanti kita
Menurut pengakuan Sorong, Papua Barat, baru-baru ini. coba akan dorong ini untuk harus
dokternya, sebenarnya Masalah pengelolaan limbah dibentuk panitia kerja (panja)
bukan karena alatnya, rumah sakit juga menjadi sorotan limbah medis,” ucap Dede Yusuf.
tetapi karena bangunan dan fokus perhatian Komisi IX Politisi Dapil Jawa Barat II ini,
“gedung tidak ada. Solusinya DPR RI. Pasalnya, hingga kini ia meminta kebijakan dari KLHK
bisa menggunakan bangunan belum ada titik temu antara terkait pengelolaan limbah medis,
yang ada, alat itu sekarang bisa Kementerian Lingkungan Hidup agar tidak menularkan penyakit.
kerja sama melalui pihak ketiga, dan Kehutanan (KLHK) dengan KLHK diharapkan memberikan
pelatihan sudah disanggupi oleh Kementerian Kesehatan terkait kewenangan kepada Kemenkes
Pemerintah Provinsi,” urai Dede pengelolaan limbah medis ini. atau RS dan puskesmas di seluruh
usai memimpin Tim Kunker Komisi Kemenkes meminta agar setiap RS Indonesia untuk mengelola
IX DPR RI ke Kantor Wali Kota boleh mengelola limbahnya sendiri, limbahnya secara mandiri.

Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi memimpin Kunker ke Papua Barat. Foto: Geraldi/Jk

PARLEMENTARIA EDISI 176 TH. 2019
72 72 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019