Page 77 - MAJALAH 176
P. 77
KUNKER
“Yang kedua adalah terkait
dengan pengelolaan data, soft data,
baik data yang ada di setiap
lembaga yang ada di Indonesia
maupun dengan negara-negara
sahabat. Seperti data yang
diperoleh automatic exchange of
information itu harus betul-betul
digunakan,” tambahnya.
Poin ketiga sebagai upaya
melawan transfer pricing yaitu
memperbaiki regulasi
perpajakan sehingga bisa
mereduksi transfer pricing.
Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam. Foto: Erman/Jk
“Keempat melakukan kerjasama
internasional dengan negara-
negara yang diduga ada negara. Ia mengatakan, untuk mungkin akan banyak kementerian
perusahaan-perusahaan yang mengeksekusi program ini, lain yang akan terlibat. Kerja lintas
melakukan transfer pricing di dibutuhkan rencana strategis sektoral seperti ini akan lebih
Indonesia. Itu yang harus dilakukan termasuk pemilihan sumber daya efektif kalau dibuat satu badan
pemerintah. Lawan transfer manusia yang profesional dan otorita tersendiri karena ini juga
pricing,” pungkasnya. matang. isu yang sangat strategis,” ucap
Ia menambahkan akan banyak Jeno.
PERLU BADAN OTORITA GUNA kerja sama lintas sektoral yang Politisi PDI-Perjuangan tersebut
PINDAHKAN IBU KOTA dibangun guna mengeksekusi mengungkapkan bahwa saat ini
Sementara itu, Anggota Komisi pemindahan ibu kota, sehingga belum ada langkah yang diambil
XI DPR RI Michael Jeno yang diperlukan badan baru yang Presiden terkait pembentukan
mengikuti Tim Kunker Komisi strategis. badan tersebut. Menurutnya
XI DPR RI ke Kalimantan Tengah “Saya pikir ini harus ada mungkin saat ini Presiden masih
mendorong kepada pemerintah semacam badan otorita untuk sibuk melakukan peninjauan guna
agar sebaiknya membetuk satu pemindahan ibu kota baru. Nanti mempertimbangkan sejumlah
badan otorita tersendiri untuk kan di awal Bappenas yang sudah kandidat kita yang sudah dikai
melakukan pemindahan ibu kota jalan, tetapi kalau sudah spesifik Bappenas untuk menjadi ibu kota
baru.
“Sampai saat ini belum ada
keputusan yang diambil. Tapi
harus tahun ini, begitu lokasi
diputuskan. Pemerintah saat
ini tengah melihat kerangka
kelembagaan dan struktur
badan otorita yang akan
dibentuk. Struktur tersebut salah
satunya terkait anggota badan
otoritas,” jelas Jeno.
Selain itu, politisi dapil
Kalimantan Barat ini juga
menekankan bahwa ketika badan
otorita dibentuk, maka badan itu
harus dilindungi dengan landasan
hukum yang kuat. Sebab, tugas dan
fungsi badan tersebut akan vital
dalam pelaksanaan pemindahan
ibu kota. l mh,es,es/sf
Anggota Komisi XI DPR RI Michael Jeno bertukar cenderamata dengan Sekda Prov. Kalteng. Foto: Erlangga/Jk
TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 77
TH. 2019 EDISI 176 PARLEMENTARIA 77
