Page 78 - MAJALAH 176

POJOK PARLE

Jangan Pindahkan keinginan untuk mengedepankan
sektor ekonomi atau bisnis.
Kepadatan Jakarta Penetapan IKN yang baru harus
konsisten, jika tidak (masih
mengedepankan ekonomi)
ke IKN Baru berarti Pemerintah sama saja
memindahkan kepadatan Jakarta
ke Kalimantan Timur (Kaltim).
Pada kesempatan yang sama,
Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia yang direncanakan Anggota Baleg DPR RI Junimart
Pemerintah harus memperhatikan aspek dasar hukum dengan Girsang menegaskan harus
mempersiapkan regulasi yang menjadi kekuatan hukum tetap. ada pendalaman atas kesiapan
anggaran yang diperlukan untuk
Selain itu, Pemerintah juga diingatkan agar pemindahan IKN pemindahan ibu kota negara ke
nantinya harus konsisten menetapkan IKN yang baru sebagai Kaltim
kota pemerintahan. “Yang harus sedikit didalami
adalah kesiapan bangsa dan
negara ini terhadap anggaran
yang diperlukan dalam rangka
emikian diungkapkan Nusantara III, Senayan, Jakarta, pemindahan Ibu Kota Negara
Anggota Badan baru-baru ini. Republik Indonesia,” kata Junimart.
Legislasi (Baleg) DPR “Jangan sampai, Pemerintah Junimart berpendapat bahwa
RI Firman Soebagyo ke depannya justru kembali pemindahan Ibu Kota negara
Dsaat menjadi pembicara mengedepankan sektor ekonomi tidaklah mudah. Selain kesiapan
pada Forum Legislasi yang di IKN yang baru. Jika demikian, anggaran, kesiapan daerah dan
diadakan Koordinatoriat Wartawan hal itu sama saja dengan masyarakat untuk pemekaraan
Parlemen bekerja sama dengan memindahkan kepadatan yang ada juga perlu diperhatikan.
Biro Pemberitaan Parlemen DPR di Jakarta ke Kaltim,” kata Anggota Menurutnya, masyarakat di sana
RI dengan mengangkat tema Badan Legislasi (Baleg) DPR RI harus siap dengan pemekaran
“Imbangi Jokowi, Strategi DPR Firman Soebagyo. satu kabupaten menjadi beberapa
Percepat Pembuatan Regulasi?” Pemerintah senantiasa kabupaten. Jangan sampai akhirnya
di Media Center DPR RI, Gedung diingatkan agar tidak terjebak pada ketidaksiapan masyarakat menyia-
nyiakan waktu dan kesempatan
yang ada.
Terkait dengan penyelesaian
Undang-Undang tentang
pemindahan Ibu Kota, politisi
Fraksi-PDI Perjuangan ini
meragukan UU tersebut selesai
pada masa periode DPR 2014-2019.
Karena DPR perlu mencermati
secara cerdas tentang Undang-
Undang pemindahan Ibu Kota
sehingga kedepannya rakyat tidak
menyalahkan DPR.
“Saya tidak yakin selesai. Kita
tidak perlu diburu. Kami harus
betul-betul mencermati secara
cerdas UU pemindahan ibu kota.
Kami tidak mau DPR disalahkan
oleh rakyat nantinya,” pungkas
politisi dapil Sumatera Utara III
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo dan Junimart Girsang saat menjadi narasumber pada Forum itu. l
Legislasi di Media Center DPR RI. Foto: Runi/Jk

78 78 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019
PARLEMENTARIA EDISI 176 TH. 2019